Penghasilan Rp4,5 juta per Bulan Resmi Tak Kena Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan telah menandatangani Peraturan terkait perubahan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyesuaian besaran PTKP baru mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak penghasilan (PPh) orang pribadi untuk tahun Pajak 2016 atau sejak 1 Januari 2016.

“PMK-nya sudah saya tandatangani dan berlakunya untuk tahun pajak 2016 ini,” tutur Bambang, Rabu(22/6) malam.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015, batas PTKP per OP adalah Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan. Setelah mempertimbangkan kenaikan upah minimum di berbagai daerah,batas PTKP per OP dinaikkan sebesar lima puluh persen menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Pilihan Redaksi Topang Daya Beli, Pengusaha Dukung PTKP Naik 50 Persen Menkeu Tegaskan Pemangkasan PPh Badan Maksimal jadi 20 Persen KEIN Minta Industri Manufaktur Aktif Cari Pasar Ekspor Baru

“Upah minimum kabupaten yang tertinggi ada di Karawang (Jawa Barat). Itu sudah di atas PTKP kita terakhir, di sana sudah Rp3,3 juta kalau tidak salah,” ujarnya.

Bambang berharap kenaikan batas PTKP itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

“Dengan kenaikan batas PTKP itu maka kami harapkan itu akan meningkatkan daya beli masyarakat karena semua kelompok pembayar pajak secara sama, secara rata akan mengalami kenaikan daya beli,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan kenaikan PTKP ini membuat negara kehilangan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp18,9 triliun. Kendati demikian, kebijakan ini bisa mendorong konsumsi, investasi, perdapatan domestik bruto (PDB), dan menyerap tenaga kerja.

“Kami melihat konsumsi rumah tangga kemungkinan bisa meningkatkan di atas base line 0,13 persen, investasi naik 0,34 persen, PDB naik 0,16 persen, dan penyerapan tenaga kerja sekitar 40 ribu orang,” ujarnya.