Jokowi: UU Tax Amnesty Efektif jika Wajib Pajak Merasa Nyaman

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) tidak akan mampu menggenjot penerimaan negara, jika pemerintah tidak berhasil menciptakan rasa nyaman bagi para wajib pajak (WP) sehingga mau memanfaatkan fasilitas tersebut. Jokowi menyebut, keberhasilan UU Tax Amnesty sangat bergantung pada aspek psikologis WP.

Menurutnya potensi penerimaan negara yang disebut Kementerian Keuangan bisa mencapai Rp165 triliun dari penerapan pengampunan pajak, mustahil bisa terpenuhi jika WP tidak merasa nyaman meletakkan uangnya di Indonesia.

"Tapi kalau psikologisnya kena, bisa dapat besar. Jadi saya tidak bisa berbicara jumlah," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa malam.

Mantan Walikota Solo berharap beleid yang dibahas bersama DPR sejak semester II 2015 ini bisa menjadi payung hukum yang mampu membuat warga negara tak taat pajak mendeklarasikan dan meletakkan seluruh harta yang selama ini disimpannya di luar negeri ke dalam negeri.

Karenanya, Jokowi menginstruksikan anak buahnya untuk mensosialisasikan beleid ini kepada seluruh warga negara Indonesia yang menyimpan uang di negara lain.

"Saya juga ajak bicara Gubernur Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam dua hari ini mempersiapkan instrumen investasi untuk menampung uang yang akan masuk," katanya.

Jokowi menyebutkan instrumen yang dimaksud berupa surat berharga negara, reksa dana, surat utang negara, dan investasi langsung. Sehingga, nantinya uang yang masuk dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi.

"Arus uang masuk bisa dipakai menyelesaikan infrastruktur," katanya.

Pilihan Redaksi Defisit Anggaran Naik, Pemerintah Bergantung Pada Tax Amnesty Tax Amnesty Telah Disahkan Melalui Sidang Paripurna DPR UU Tax Amnesty Bikin Investor Betah, IHSG Diprediksi Menguat

Serap Rp440 Triliun

Sementara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku siap merilis instrumen guna menampung dana hasil repatriasi Tax Amnesty lebih dari Rp440 triliun. Hal ini karena masih banyak perusahaan yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) tahun ini.

"Transaksi sampai Rp20 triliun masih ada barangnya. Tapi kalau tambah Rp20 triliun per hari dikali 22 hari per bulan itu kan sekitar Rp440 triliun untuk saham yang ada. Nah, saham yang mau IPO itu ada banyak sekali," tutur Tito Sulistio, Direktur Utama BEI.

Tidak hanya perusahaan swasta, Tito mencatat ada beberapa perusahaan milik negara yang akan melakukan IPO. Dengan begitu, BEI cukup percaya diri pasar modal Indonesia mampu menampung dana repatriasi sebanyak-banyaknya.

"Ada tiga anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan go public," paparnya.

Seperti diketahui, BEI menargetkan jumlah perusahaan yang akan melakukan IPO tahun ini sebanyak 35 perusahaan. Hingga saat ini, sudah ada tujuh perusahaan yang melepas saham perdananya pada tahun ini.

Emiten ketujuh yang baru saja resmi melantai di BEI adalah PT Duta Intidaya Tbk (DAYA). Perusahaan tersebut menerbitkan sebanyak 478.041.000 saham baru atau sebesar 23 persen dari modalnya setelah Penawaran Umum. (gen)