Jokowi: Tax Amnesty Bukan Alat Pengampunan Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan amnesti pajak bukan alat pengampunan bagi koruptor maupun pelaku tindak pencucian uang. Ia memastikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kali ini merupakan yang terakhir kali dilakukan pemerintah sebelum pertukaran informasi wajib pajak berlaku otomatis secara global mulai 2018.

“Saya ingin menegaskan bahwa tax amnesty bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau atas aksi pencucian uang. Tidak. Ini saya perlu tegaskan,” tegas Jokowi saat meresmikan peluncuran Program Pengampunan Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (1/6).

Menurutnya, kebijakan ini diambil demi menarik dana repatriasi guna membaiyai pembangunan nasional. Hingga 2019, kata Jokowi, pemerintah membutuhkan sekitar Rp4.900 triliun untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Sementara, anggaran negara hanya mampu membiayai sekitar Rp1.500 triliun.

Mantan Walikota Kota Solo ini mengingatkan, pada 2018 Indonesia akan terikat pada kesepakatan global terkait pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) data perpajakan. Dengen demikian, negara yang terikat dengan kesepakatan tersebut tidak bisa merahasiakan informasi untuk kepentingan perpajakan kepada negara lain yang juga menjalankannya.

Pilihan Redaksi Risiko Bubble Menghantui, Kadin Waspadai Bencana Repatriasi Sucikan Harta Lewat Tax Amnesty Tax Amnesty, Pemerintah 'Jemput Bola' ke Tiga Negara

Terlebih, lanjut Jokowi, saat ini ia telah mengantongi data aset Wajib Pajak yang tersimpan di luar negeri, termasuk identitas maupun lokasi aset disimpan. Data itu, ungkapnya, dipegangnya juga oleh Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady.

“Saya sudah mengantongi nama-nama, tapi kan saya tidak ngomong-ngomong,” ujarnya.

Oleh karenanya, Jokowi mengimbau seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan pengampunan pajak termasuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, peniadaan sanksi administrasi, serta ancaman hukuman pidana di bidang perpajakan.

“Tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, aparat penegak hukum menunjukkan dukungannya pada program tax amnesty. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan atas program Pengampunan Pajak oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo; Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Badrodin Haiti; dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-undang (RUU) saat ini masih dalam proses diundangkan. Sesuai RUU tersebut, program tax amnesty hanya berlaku hingga 31 Maret 2017. (ags/gen)