BTN Desak Pemerintah Segera Bentuk Land Bank untuk Genjot KPR

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Bank BTN) Tbk berharap pemerintah segera membuat lembaga khusus penyedia lahan (land bank) guna memudahkan pengembang dalam mendukung program sejuta rumah.

Direktur Utama Bank BTN, Maryono menyatakan, lembaga tersebut nantinya difungsikan untuk membebaskan atau mengeksekusi lahan-lahan kosong yang siap untuk dipakai lahan pemukiman.

"Jadi nanti pengembang dapat bekerja sama dengan lembaga land bank tersebut. Jadi harga lahan tersebut juga dapat terkontrol dan terawasi dengan baik," ujar Maryono, Rabu (13/7).

Menurutnya, pertumbuhan harga lahan tidak terkontrol dan terkadang bisa naik signifikan secara tak terduga. Karenanya, ia menilai land bank diperlukan guna memastikan kestabilian harga lahan khusus pemukiman.

Namun, Maryono menegaskan, BTN hanya bisa mengusulkan sehingga tidak dapat memastikan bentuk dari land bank tersebut. "Bisa jadi apa saja, perusahaan bisa atau jadi holding BUMN juga bisa, ini masih diusulkan," terangnya.

Sambil menunggu dibentuknya land bank, Maryono mengatakan, BTN berinisiatif untuk membentuk Housing Finance Centre (HFC) yang fungsi utamanya sebagai pusat informasi, penelitian, dan konsultasi.  HFC, lanjutnya, dapat membantu masyarakat dalam memantau harga-harga lahan atau perumahan hingga ke pelosok Indonesia.

"Hasil riset dapat dijadikan patokan, jadi orang-orang yang suka main harga akan tergerus," tegasnya.

Sebagai informasi, BTN menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 570 ribu unit hunian hingga akhir tahun ini, yang merupakan bentuk komitmen perseroan mendukung program sejuta rumah. Hingga 30 Juni 2016, BTN telah membantu pembelian 300 ribu unit rumah melalui KPR, termasuk untuk rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan.

"Semester II ini pasti akan tambah signifikan, kami yakin November akan melebihi target yaitu sudah terbangun 600 ribu unit untuk KPR dan konstruksi," paparnya.

Maryono menjelaskan, fokus penyaluran KPR BTN pada paruh kedua tahun ini tertuju pada Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hal ini menyesuaikan dengan tingginya permintaan hunian di ketiga pulau tersebut.

"Tingkat kenaikan yang paling bisa dilihat itu di Sulawesi. Jawa juga jelas tinggi karena jumlah penduduknya yang banyak," ungkap Maryono. (ags)