Pengusaha Dukung Amnesti Pajak dengan Satu Syarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kesiapannya mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, kedua wadah berkumpulnya pebisnis besar di Indonesia itu meminta pemerintah tidak bermain-main dengan kerahasiaan data wajib pajak (WP) yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty.

“Pengusaha besar dan kecil yang saya temui mereka mendukung karena tarif tebusannya cukup fair. Namun mereka ingin kepastian keamanan informasi dan data dari pemerintah,” kata Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, Kamis (21/7).

Menurut Rosan, pengusaha di Indonesia sangat sensitif terhadap isu-isu perpajakan. Terlebih, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mensyaratkan mereka harus melaporkan data harta kekayaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila ingin harta tersebut bersih.

“Mereka ingin memastikan, data-data tersebut tidak dikorek-korek lagi. Kalau dari sisi keamanan terpenuhi, mereka siap ikut tax amnesty,” katanya.

Untuk itu, Rosan meminta pemerintah untuk menjalankan dengan taat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2016 mengenai kerahasiaan data WP, sekaligus jaminan data tersebut tidak akan digunakan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan kasus pajak yang baru.

Sementara Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyarankan agar sosialisasi tax amnesty dikerjakan dengan maksimal oleh pemerintah.

Pilihan Redaksi Pemerintah Dorong Pelatihan Pekerja oleh Perusahaan Pokja III Dorong Kemudahan Investasi dan Daya Saing Industri Kadin: Ekspansi Dunia Usaha Tunggu Tax Amnesty Berjalan

"Dunia usaha yakin dan optimis bahwa kebijakan tax amnesty memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi, dan juga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan negara yang akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian dan pembangunan," ungkap Hariyadi.

Bos Grup Sahid Jaya menilai, di tengah lesunya ekonomi dunia yang turut mempengaruhi Indonesia, membuat negara tidak punya banyak pilihan karena pelemahan juga berdampak pada dunia usaha, khususnya sektor industri.

Oleh karena itu, ia mengharapkan peran dari para pengusaha dan asosiasi termasuk para pedagang untuk ikut mendukung dengan merepatriasi asetnya dan melakukan investasi melalui berbagai instrumen yang telah disediakan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut hadir dalam sosialisasi tax amnesty di Kementerian Keuangan pagi ini memastikan, pemerintah akan menjamin sistem informasi tax amnesty.

“Kami akan kembangkan terus informasi dan data perpajakan, termasuk keamanannya. Walaupun saat ini informasi perpajakan masih sering terkendala oleh masalah teknis," ujar Jusuf Kalla. (gen)