BNI Pasang Target Penerapan Dana Repatriasi Rp75 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk akan memanfaatkan fungsi anak usaha untuk menampung aliran dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Bank berlogo 46 itu mengincar dana sekitar Rp75 triliun hingga akhir periode pengampunan, yakni 31 Maret 2017.

Direktur Treasury BNI, Panji Irawan mengatakan, sekitar 73 persen dari target dana repatriasi tersebut atau sebesar Rp55 triliun akan diserap oleh BNI sebagai induk usaha. Sementara sisanya Rp20 triliun akan dipercayakan anak-anak perusahaannya untuk menyerap, yakni BNI Sekuritas, BNI Management, BNI Life, BNI Multifinance serta BNI Syariah.

"Dana itu akan dijaring anak-anak usaha kami, seperti BNI Sekuritas menarik obligasi dan saham, kalau untuk Manajemen Aset bisa dialirkan ke reksadana dan DIRE, dari dua anak usaha itu saja sudah bisa diserap sekitar Rp15 triliun," ujar Panji, Jumat (22/7).

Untuk menunjang bisnis keuangan syariah, Panji mengatakan, perseroan menyiapkan BNI BNI Syariah untuk menampung dana repatriasi yang ingin ditempatkan peserta amnesti pajak dalam produk keuangan syariah. Dana tersebut diharapkan memperkuat komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK), melalui tabungan, deposito, dan giro.

"Untuk bank sendiri produk andalannya adalah DPK dan obligasi. Selain itu bisa ditampung dalam bentuk trustee dan custodian account, karena kebetulan kami memiliki izin untuk melakukan hal itu," lanjut Panji.

Panji menambahkan, dalam waktu dekat BNI juga berencana menerbitkan instrumen keuangan berupa Negotiable Certificate Deposit (NCD) senilai Rp1 triliun.

"NCD kita punya rencana terbitkan Rp4 triliun tahun ini, tapi kemarin baru kita terbitkan Rp3 triliun jadi sebetulnya masih sisa Rp1 triliun lagi. Jadi seumpamanya ada yang mencari instrumen investasi dengan tenor tiga tahun, akan kita lepas lagi Rp1 triliun," ujar Panji.

Panji mengatakan nilai tersebut bisa saja ditingkatkan, asalkan akselerasi penerimaan dana dengan penyaluran kredit terjadi secara berimbang.

"Kita mau-mau saja naikkan, tapi penyaluran kreditnya cepat atau tidak. Kalau tidak malah bisa menjadi beban dana," katanya. (ags)