“Saya sudah diminta Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) untuk ungkap saja, (maka) saya ungkap,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi, siang ini, Kamis (4/8)
Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah dengan anggaran terbesar yang mengendap di bank, yakni sebesar Rp13,9 triliun. Selanjutnya adalah Jawa Barat (Rp8 triliun), Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua Rp2,59 triliun, dan Jawa Tengah (Rp2,46 triliun).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila Pemda masih membandel, tegasnya, Jokowi mengancam akan menyalurkan anggaran transfer ke daerah dalam bentuk surat berharga (obligasi), seperti yang telah dilakukan untuk beberapa kabupaten/kota.
Langkah tegas itu dilakukannya guna menyiasati kondisi perekonomian yang masih melemah.
“Kita mulai manajemen yang sangat ketat saat ini. Dengan kondisi perekonomian global yang masih belum baik maka kita harus seperti ini,” ujarnya.
Berikut daftar sepuluh provinsi terbesar di Indonesia yang mengendapkan anggarannya di bank:
- DKI Jakarta Rp13,9 triliun
- Jawa Barat Rp8,034 triliun
- Jawa Timur Rp3,9 triliun
- Riau Rp2,86 triliun
- Papua Rp2,59 triliun
- Jawa Tengah Rp2,46 triliun
- Kalimantan Timur Rp1,57 triliun
- Banten Rp1,52 triliun
- Bali Rp1,4 triliun
- Aceh Rp1,4 triliun
Selanjutnya, daftar 10 Kota di Indonesia yang anggarannya banyak mengendap di bank:
- Medan (Sumatera Utara) Rp2,27 triliun
- Surabaya (Jawa Timur) Rp1,85 triliun
- Tangerang (Banten) Rp1,63 triliun
- Cimahi (Jawa Barat) Rp1,52 triliun
- Depok (Jawa Barat) Rp1,31 triliun
- Semarang (Jawa Tengah) Rp1,13 triliun
- Magelang (Jawa Tengah) Rp1,1 triliun
- Tangerang Selatan (Banten) Rp1,03 triliun
- Serang (Jawa Barat) Rp948 miliar
- Mojokerto (Jawa Timur) Rp917 miliar
Berikunya, daftar kabupaten (kab.) yang banyak mengendapkan anggarannya di bank:
- Kab. Bogor (Jawa Barat) Rp1,9 triliun
- Kab. Badung (Bali) Rp1,6 triliun
- Kab. Bandung (Jawa Barat) Rp1,6 triliun
- Kab. Bekasi (Jawa Barat) Rp1,5 triliun
- Kab. Tanah Laut (Kalimatan Selatan) Rp1,3 triliun
- Kab. Kediri (Jawa Timur) Rp1,39 triliun
- Kab. Berau (Kalimatan Timur) Rp1,37 triliun
- Kab. Mimika (Papua) Rp1,37 triliun
- Kab. Nias (Sumater Utara) Rp1,31 triliun