Bos Baru BKPM Usul DNI Dirombak Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengusulkan dilakukannya perombakan kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk melancarkan arus modal masuk ke sektor industri yang baru mulai tumbuh.

Thomas menilai sudah saatnya investasi di bidang usaha yang banyak digarap investor dikurangi dan dialihkan ke beberapa sektor yang dianggap masih perlu digarap. Ia mencontohkan investasi yang sudah saatnya dikurangi adalah perkebunan kelapa sawit, yang saat ini tengah dilakukan moratorium lahan baru akibat kapasitas produksinya sudah berlebihan.

Mantan Menteri Perdagangan ini justru menginginkan investor bisa mengucurkan modal lebih besar ke sektor-sektor yang sedang menggeliat seperti pariwisata dan jasa-jasa karena angka pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi semester I di angka 4,9 persen.

Sebagai contoh, menurut data BKPM, pertumbuhan realisasi investasi di bidang usaha jasa dan restoran sepanjang paruh pertama 2016 tercatat sebesar Rp8,49 triliun, atau meningkat 113,85 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 3,97 triliun. Selain itu, sektor perdagangan sepanjang semester I tahun ini juga tercatat meningkat 49,62 persen menjadi Rp6,06 triliun dari posisi tahun lalu Rp4,05 triliun.

"Menurut saya DNI perlu di-review kembali, karena waktu pengumuman paket kebijakan, Presiden mengungkapkan ada langkah membuka DNI lebih jauh. Namun posisi Pemerintah harus jelas, ada beberapa sektor yang memang overcapacity dan oversupply tidak diimbau untuk ditambah (investasinya)," ujar Thomas, Senin (8/8).

Di samping lebih fokus menggarap sektor yang sedang tumbuh, Thomas juga menginginkan adanya kebijakan khusus dalam meningkatkan investasi sektor tertentu di luar Jawa. Apalagi, saat ini proporsi realisasi investasi di luar Jawa telah meningkat, dari angka 44,5 persen di semester I tahun lalu ke 45,5 persen di periode yang sama tahun ini.

Namun, ia masih belum tahu apakah kebijakan yang mengakomodasi hal itu bisa diikutsertakan di dalam DNI.

"Kami juga berharap investasi bisa lebih ke luar Jawa, seperti ke Kalimantan yang exposure-nya lebih karena sektor pertambangan. Namun, belum ada policy yang bisa melarang sebuah sektor untuk masuk ke sebuah wilayah tertentu, dan kami berhati-hati karena Presiden bilang hati-hati bikin aturan. Jangan malah bikin (aturan investasi) yang rumit," katanya.

Pilihan Redaksi Bos BI Sebut Peringkat Fitch Sinyal Kuat Perbaikan Ekonomi DNI Anyar Terbit, 35 Bidang Usaha Tak Lagi Haram Bagi Asing Sri Mulyani Dorong Forum Ekonomi Syariah Global Danai UMKM

Meski menginginkan dilakukannya revisi daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi pemodal asing, Thomas mengaku belum memulai pembicaraan dengan Kementerian atau Lembaga lain terkait usulan tersebut. Di samping itu, ia juga tidak tahu apakah peninjauan kembali DNI bisa dilakukan pada tahun ini.

"Semuanya perlu koordinasi, dan itu akan diangkat di rapat koordinasi ekonomi. Harus ada koordinasi dengan kementerian teknis dengan perindustrian, pertanian, perhubungan, dan lain-lain supaya ada gambaran yang komprehensif dan sinambung terkait kebijakan yang diambil," jelas Thomas.

Sebagai informasi, kebijakan baru terkait DNI tercantum di dalam Perpres Nomor 44 tahun 2016 sebagai pengganti Perpres Nomor 39 tahun 2014. Di dalam beleid tersebut, pemerintah menambah 20 bidang usaha yang tertutup bagi asing dan mengeluarkan 35 bidang usaha yang tadinya tercantum di dalam DNI.