BKPM Tuding Ketidakpastian Sebagai Penghambat Investasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuding ketidakpastian ekonomi menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan investasi langsung pada kuartal II 2016. Reshuffle kabinet dan kebijakan amnesti pajak menjadi sejumlah isu yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Saya kira, ini interpretasi spekulatif dari saya, tapi memang pada triwulan II agak istimewa dengan banyak ketidakpastian," kata Kepala BKPM Thomas Lembong seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPS, Senin (8/8).

Menurut Thomas, banyak pihak yang menunggu kepastian amnesti pajak dan perombakan kabinet pada triwulan lalu. Dari eksternalnya, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga turut membuat investor memilih berhati-hati dan menunggu untuk berinvestasi.

"Jadi ditunda dulu. Tunda bukan berarti batal ya. Tapi harapan saya, dengan perombakan kabinet yang disambut hangat pasar dan pelaku usaha, sudah disahkannya amnesti pajak, maka investasi yang tertunda sebelumnya bisa segera terealisasi," katanya.

Meski berbagai ketidakpastian telah dilewati, namun mantan Menteri Perdagangan itu belum dapat memperkirakan pertumbuhan investasi pada dua triwulan akhir tahun ini.

"Sulit diprediksi. Saya harap dengan sudah lewatnya ketidakpastian di triwulan II, investasi yang tertunda bisa terealisasi. Banyak pengusaha fokus ke amnesti pajak dulu," tutupnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen pada kuartal II 2016. Motor utama dari pertumbuhan PDB nasional masih konsumsi rumah tangga, yang tumbuh 5,04 persen.  

Sementara untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai cerminan investasi langsung, hanya tumbuh 5,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Untuk kinerja sektor perdagangan masih mengalami kelesuan, yang dipicu oleh kontraksi ekspor dan impor. Ekspor barang non migas turun 2,73 persen karena perlambatan di negara tujuan ekspor, sedangkan impor minus  3,01 persen karena terkena imbas dari penurunan permintaan domestik dan depresiasi rupiah.

Sedangkan belanja pemerintah meski tumbuh 6,28 persen, tetapi sumbangsihnya terhadap pembentukan PDB relatif kecil. (ags/gen)