Rencana Pemerintah Pangkas Anggaran Bikin Pusing Bos BTN

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah memangkas lagi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (k/l) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 membuat pusing bos bank pelat merah. Langkah itu diyakini bisa membuat seret likuiditas perbankan.

Upaya untuk menjaga likuiditas dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Bank spesialis penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) itu diketahui menampung deposito milik lembaga pemerintah maupun perusahaan BUMN lainnya dengan porsi lebih dari 50 persen dari total portofolio deposito BTN.

Direktur Keuangan dan Treasury BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan saat ini perseroan tengah mencermati kondisi likuiditas di pasar uang guna menyiasati kondisi likuiditas dengan tingkat penyaluran kredit.

"Sebetulnya secara keseluruhan kami monitor kondisi likuiditas dengan cermat, karena dengan defisit yang mungkin terjadi kemungkinan besar pemerintah terbitkan surat berharga negara (SBN) untuk menambal APBN jadi diproyeksikan likuiditas akan lebih mengetat," kata Iman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/8).

Untuk mengantisipasi aksi rebutan dana di pasar uang, lanjut Iman, BTN mengambil langkah cepat dengan menerbitkan sejumlah instrumen yang diharapkan mampu mendongkrak likuiditas.

Iman membocorkan, BTN berencana menerbitkan Negotiable Core Deposit (NCD) senilai Rp1,14 triliun, obligasi Rp3 triliun dan Efek Beragun Surat berupa Surat Partisipasi (EBA-SP) senilai Rp1 triliun pada kuartal III ini sebagai upaya antisipasi.

Penerbitan instrumen itu diharapkan mampu menyeimbangkan kondisi penyaluran KPR BTN yang tergolong cepat. Maklum, penyaluran KPR BTN selama semester I lalu cukup tinggi, yakni mencapai Rp137,74 triliun atau naik 20,23 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kendati demikian ia yakin, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memangkas belanja infrastruktur khususnya untuk program yang menyangkut pembangunan 1 juta rumah. Dengan demikian ia yakin penyaluran kredit untuk proyek perumahan masih akan tetap berjalan.

"Karena rumah untuk masyrakat berpenghasilan rendah (MBR) ini adalah merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bahkan tercantum di nawacita," kata Iman.

Sementara Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Mandiri Tbk Pahala N. Mansury berpendapat sebaliknya. Pahala menilai jika pemerintah tetap mempertahankan target belanja dalam APBNP 2016, maka risiko melebarnya defisit anggaran semakin menganga. Langkah yang biasanya ditempuh pemerintah untuk menambal defisit adalah dengan menerbitkan SBN atau menarik pajak lebih agresif.

Pilihan Redaksi Bappenas Bocorkan Instansi yang Anggarannya Dipangkas Komisi XI DPR: Pemerintah Belum Perlu Pangkas Belanja Negara Sri Mulyani Gerah Lihat Investor Pasar Modal Perkaya Diri

“Kami justru positif dengan rencana penurunan spending tersebut karena ini diperkirakan juga akan mengurangi tekanan fiskal, seperti keharusan penerbitan obligasi dan pajak. Sehingga justru kita lihat akan memperbaiki likuiditas sistem perbankan," ujar Pahala.

Head of Research Mandiri Sekuritas Leo Rinaldy mengatakan secara umum kondisi likuiditas perbankan saat ini menunjukan kondisi yang baik mengingat penyaluran kredit selama semester I tidak sekencang yang diharapkan. Menurut Leo, kondisi likuiditas yang baik itu tercermin dari penempatan bank di instrumen Bank Indonesia yang mencapai Rp362 triliun per akhir Juli 2016, dimana nilainya lebih besar dibandingkan dengan Rp198 trilliun di akhir 2015.

"Menurut saya efeknya terhadap likuiditas tidak signifikan, sebenarnya perbankan masih punya cukup ekses likuiditas karena penyaluran kredit juga tidak tinggi sepanjang tahun ini," kata Leo.

Terlebih jika nantinya ada dana repatriasi hasil tax amnesty yang masuk ke pasar keuangan. Kalau dana tersebut berhasil masuk di semester II maka hal ini akan menjadi tambahan likuiditas bagi perbankan.