Sri Mulyani Perketat Pengalihan Dana Repatriasi Amnesti Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperketat skema pengalihan dana repatriasi program pengampunan pajak (amnesti pajak/tax amnesty).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK. 08/2016 yang diteken Sri Mulyani pada 8 Agustus 2016. PMK tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK .08/2016 yang sebelumnya diterbitkan Bambang P.S Brodjonegoro

Pada pasal 3 PMK tersebut dinyatakan, dalam hal harta yang diungkapkan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud, Wajib Pajak dapat mengalihkan harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI.

“Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke dalam Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway yang sama,” tulis Sri Mulyani dalam PMK tersebut, dikutip Kamis (11/8).

Dalam pasal 3 ayat 3, dinyatakan, setelah dialihkan ke wilayah NKRI, harta tersebut harus diinvestasikan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI. Adapun penempatannya harus dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2015 dan sebelum Surat Keterangan diterbitkan.

“Pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan oleh otoritas yang berwenang,” jelas peraturan itu.

Selain itu, terdapat tambahan, yaitu di pasal 3A yang menyatakan investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib dialihkan pengelolaannya melalui gateway.

Pilihan Redaksi Sunat Anggaran Belanja, Sri Mulyani Didukung DPD Sri Mulyani Perluas Area Investasi Tax Amnesty ke Sektor Riil Proyek Properti Bersubsidi Dilarang Tampung Dana Repatriasi

“Dalam hal investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan, investasi dimaksud wajib dialihkan ke rekening yang khusus dibuat gateway untuk keperluan investasi,” terang Sri Mulyani.

Lebih lanjut, investasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling singkat tiga tahun terhitung sejak investasi dimaksud dialihkan ke Rekening Khusus. Dalam hal investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak ditempatkan pada investasi di luar pasar keuangan, wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. (gir)