Pemerintah Genggam Saham Seri A Pada Holding BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan rencana pembentukan beberapa holding BUMN tidak akan menggerus peran pemerintah sebagai pengendali. Rini menyebut, pemerintah akan menggenggam saham Seri A pada holding BUMN yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan pelat merah pada sektor bisnis yang sama.

“Harus ada aturan yang benar-benar menjaga bahwa BUMN ini pengelolaannya tetap mengikutsertakan negara dalam pengelolaan. Di beberapa BUMN kita sudah terjadi yaitu adanya satu saham seri A,” tutur Rini, Kamis (11/8).

Pemerintah, lanjut Rini akan melanjutkan pembahasan pembentukan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jumat (12/8).

“Besok kami akan ada rapat terbatas mengenai holding (BUMN). Jadi kami persiapkan hal-hal apa yang harus dibicarakan,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Holding BUMN Permudah Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Energi Holding Pertamina-PGN Diklaim Hemat US$1,5 Miliar Tiga Pembangkit PGE Salurkan Tambahan Setrum di Semester II

Sebelumnya, Kementerian BUMN berencana membentuk holding BUMN di lima sektor yaitu energi, infrastruktur jalan tol, perumahan, pertambangan, dan jasa keuangan. Salah satu contohnya, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang akan dilebur menjadi satu holding sektor energi.

Tanpa membicarakan secara detail, Rini mengatakan persiapan rapat esok hari meliputi aturan dan proses pembentukan holding BUMN.

“Kan saya belum bisa bicara dong, orang besok baru mau dibawa ke rapat bersama Presiden,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan pemerintah masih perlu membahas berbagai hal terkait poses pembentukan holding BUMN. Diantaranya soal aset, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan revisi aturan terkait salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

“Nanti ada revisi PP 44 mengenai investasi, PMN, UU Keuangan Negara. Ini sedang dibahas,” kata Mardiasmo. (gen)