Jokowi Janji Ekonomi RI Melaju Lebih Cepat di Semester II

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo  mengklaim kebijakan pemerintah menjaga stimulus fiskal di tengah perlambatan ekonomi telah menuai hasil. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi 5,18 persen pada kuartal II 2016, yang meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya 4,91 persen.

"Pada kuartal kedua 2016, sektor-sektor terbesar seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan kuartal pertama 2016," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8).

Lihat juga: Impor Barang Konsumsi Meningkat, Waspada Serbuan Produk Asing

Sementara inflasi, yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat, dianggap Jokowi relatif terkendali. Berbekal laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Jokowi menyebutkan inflasi Juli sebesar 3,21 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, inflasi tahun kalender sampai bulan lalu sebesar 1,76 persen.

"Realisasi inflasi Juli tahun ini merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir," jelasnya.

Keberhasilan lainnya,  lanjut Jokowi, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen seiring dengan menurunnya tingkat ketimpangan, yang ditunjukkan oleh rasio gini 0,4. Demikian halnya dengan pengangguran, yang angkanya turun menjadi 5,5 persen.

Sementara itu, lanjutnya, akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga mengalami kemajuan, yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat.

Lihat juga: Makin Mengkhawatirkan, Nilai Ekspor Juli Terendah Sejak 2009

Menurutnya, semua itu sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan. Langkah percepatan itu dilakukan antara lain melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, yang telah dimulai pada kuartal IV sebelum tahun anggaran berjalan.

Selain itu, lanjutnya, pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara juga disebut sebagai upaya mempercepat penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

"Langkah perbaikan proses penganggaran juga dilakukan secara lebih komprehensif guna mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBN serta APBD tepat sasaran. Pemerintah juga menjaga APBN tetap sehat, berkualitas dan kredibel," tuturnya. (ags/gen)