Pemerintah Makin Kencangkan Ikat Pinggang Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperketat kembali ikat pinggang kementerian/lembaga (k/l) pada tahun depan, dengan merencakaan belanja negara yang lebih rendah mengalokasi dari pagu belanja tahun ini. Penghematan tersebut dilanjutkan mengingat penerimaan negara 2017 diprediksi turun dibandingkan dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alokasi belanja negara tahun depan direncanakan sebesar Rp2.070,5 triliun, turun Rp12,9 triliun jika dibandingkan dengan pagu tahun ini yang mencapai Rp2.082,9 triliun.

Usulan pagu belanja tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.

Lihat juga: Menkeu Sri Mulyani Akan Pangkas Belanja Negara Rp133 T

Kendati anggaran dikurangi, mantan Walikota Solo menegaskan, kebijakan fiskal tahun depan masih akan ekspansif dan terarah. Ada empat strategi yang dirumuskan untuk menjaga ekspansi fiskal.

Pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Pada poin ini, Jokowi masih menjanjikan pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan.

Untuk itu, jelasnya, belanja untuk infrastruktur dasar dan konektivitas akan ditingkatkan. Adapun proyek-proyek yang akan jadi prioritas meliputi pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, sekaligus penciptaan sawah baru.

Kedua, lanjutnya, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera.

"Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima," jelasnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8).

Keempat, tambah Jokowi, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. (ags/gen)