"Saya pelajari lagi nanti. Tapi saya kira, kebijakan soal Freeport ini harusnya sama dengan apa yang telah kami usulkan waktu menjadi Kantor Staf Presiden (KSP),” kata Luhut, Selasa (16/8).
Tahun lalu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan, perpanjangan kontrak Freeport baru bisa diajukan pada 2019 atau dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021. Hal ini sudah disampaikan melalui memo kepada Presiden Joko Widodo pada 17 Juni 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disamping masalah Freeport, Luhut mengaku akan meneruskan program kerja Arcandra yang menjabat sebagai Menteri ESDM hanya selama 20 hari setelah tadi malam dipecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memiliki dua kewarganegaraan.
Selain itu, Luhut juga mendukung potensi penghematan investasi pembangunan fasilitas pengolahan Liquefied Natural Gas blok Masela di darat (onshore) karena bisa menghemat investasi hingga US$4,5 miliar sesuai perhitungan Arcandra.
"Bisa sekali. Sangat bisa karena terlalu banyak angka-angka yang saya lihat terlalu tinggi. Menurut Pak Arcandra ya," kata dia. (gen)