Jokowi Dimintai Audit Total Pencairan Dana Bantuan Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara Prasetyo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggandeng auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dana belanja sosial yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (k/l).

Jika ditemukan pemborosan bahkan menjurus kepada korupsi, Prasetyo menilai dana tersebut sebaiknya mendapat prioritas pertama untuk dipangkas demi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

“Belanja bansos selama ini tidak efisien, bahkan cenderung rawan disalahgunakan,” tegasnya, Kamis (18/8).

Ia mengungkapkan, realisasi belanja bansos 2014 tercatat sebesar Rp97,9 triliun yang tersebar di 17 K/L. Kemudianpada 2015 sebesar Rp97,1 triliun yang tersebar di 11 k/l, dan untuk 2016 sebesar Rp53,4 triliun.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah menghapus alokasi dana tersebut atau memusatkan penyalurannya melalui satu kementerian saja.

Pilihan Redaksi Pemerintah Makin Kencangkan Ikat Pinggang Tahun Depan Bangun Sarana Air Bersih dan MCK bagi Warga Jawa Timur Kejaksaan Gandeng KPK Sidik Korupsi Pengadaan Lahan Perumahan

“Apalagi berdasarkan Laporan BPK, dalam LKPP 2015 disebutkan tata kelola dana bansos selama ini meragukan dan tidak akuntabel. BPK menemukan kesalahan klasifikasi, dana bansos masih mengendap di rekening penampungan k/l dan rekening pihak ketiga,” kata Prasetyo.

Secara garis besar, Prasetyo mengapresiasi RAPBN 2017 yang disampaikan Jokowi ketika membaca nota keuangan di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 16 Agustus 2016 lalu. Ia menyebut postur RAPBN 2017 mencerminkan kondisi ekonomi terkini, dan lebih realistis.

Dari sisi pendapatan dari penerimaan pajak diperkirakan Rp1.495,9 triliun, lebih rendah dibandingkan APBNP 2016 yang sebesar Rp1.359,1 triliun. Sementara itu dari sisi belanja, secara umum juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dibandingkan APBNP 2016.

Komponen belanja yang mengalami penurunan terbesar adalah belanja hibah, turun sebesar 74,15 persen, belanja utang luar negeri turun 8,63 persen, belanja subsidi turun 1,62 persen, dan belanja non kementerian/lembaga turun sebesar 1,23 persen. (gen)