Jokowi Jemput Bola Amnesti Pajak Lewat Tim Khusus

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membentuk tim khusus amnesti pajak di bulan terakhir periode tarif terendah uang tebusan yang jatuh September ini. Tim itu bertugas mengejar Wajib Pajak (WP) besar, khususnya yang memiliki aset di luar negeri untuk ikut dalam program amnesti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat dengan jajaran menteri siang ini.

Darmin mengilustrasikan, satu Kantor Wilayah Pajak (Kanwil) ataupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bisa membentuk beberapa tim khusus. Satu tim khusus diperkirakan terdiri dari enam hingga tujuh orang fiskus, yang bertugas memanggil sejumlah WP besar untuk diminta kesediaannya ikut dalam program tersebut.

“Masing-masing (tim) enam-tujuh orang, kemudian punya tugas memanggil 50 orang. Itu saja sudah banyak kan? Nanti ada lagi di Kanwil, di KPP. (Tim) itu akan segera memanggil orang-orang yang berpenghasilan tinggi apalagi ada indikasi yang punya dana di luar,” kata Darmin, Kamis (1/9).

Darmin mengatakan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi bertanggung jawab sebagai komando tim khusus tersebut.

“Tidak perlu surat tugas. Cukup Dirjen Pajak saja yang menggerakkan,” kata Darmin.

Selain membentuk tim khusus amnesti pajak, mantan Dirjen Pajak itu juga menyebut Jokowi menginstruksikan adanya perbaikan komunikasi publik atas program ini terutama melalui media televisi.

Penjelasan yang lebih rinci atas program amnesti pajak diperlukan untuk menghindari keresahan masyarakat.

“Jangan ada salah paham bahwa ini mau diarahkan ke masyarakat berpenghasilan secara umum dan sebagainya. Intinya adalah perlu penjelasan yang lebih baik,” kata Darmin.

Pilihan Redaksi Ditjen Pajak Beri Pilihan Bijak Bagi Penerima Harta Warisan MK: Jokowi Tidak Intervensi Perkara Uji Materi UU Tax Amnesty Pengusaha Sebut Proses Tax Amnesty Ruwet

Ken Dwijugiasteadi yang ikut dalam pertemuan bersama Jokowi di Istana Negara mengaku siap membentuk tim tersebut.

"Task force saya punya. Tadi bahas sosialisasi saja. Enggak ada permintaan lain," ucap Ken.

Dia juga tak mau menyebutkan target per bulan ini. Padahal, September menjadi periode terakhir deklarasi harta dengan tarif termurah. Dia hanya berharap banyak wajib pajak mendeklarasikan harta bulan ini.

"Kalau disuruh nebak tidak bisa. Ngeramal sih bisa, tapi kalau enggak tepat bagaimana?" tutur dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan program amnesti pajak akan memprioritaskan WP Besar.

“Instruksi saya sekarang adalah melihat dan memprioritaskan WP-WP Besar supaya mereka bisa kebih jelas, rencana mereka untuk berpartisipasi, dari sisi keuangan, dari sisi waktu, dan dari sisi jumlah deklarasi harta dan uang tebusannya,” tutur Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR kemarin malam. (gen)