Pelonggaran Kewajiban Bangun Smelter Rawan Picu Kredit Macet

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak wacana relaksasi ekspor mineral yang tidak memperpanjang tenggat waktu penyelesaian pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).

Usulan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan itu dipastikan bakal mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Bahkan, Wakil Ketua AP3I Jonatan Handojo menyebut wacana relaksasi ekspor mineral dapat menimbulkan kredit macet pada dua negara, baik negara yang menanamkan investasi di Indonesia dan di dalam Indonesia sendiri.

"Kredit bisa macet karena investor China kan pinjam uang di bank, otomatis kalau proyek tersendat karena wacana ini, dana kreditnya bermasalah," ujar Jonatan, Rabu (7/9).

Menurutnya, bila hal ini terjadi, tentu iklim investasi sektor mineral menjadi tersendat. Padahal AP3I mencatat, nilai investasi dari 21 perusahaan smelter yang bernaung di bawah AP3I mencapai US$12 miliar dan sebanyak 15 ribu tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada industri sektor mineral.

AP31 membuat kesimpulan wacana relaksasi ekspor mineral menjadi tidak strategis diambil pemerintah karena bertolak belakang dengan gaung hilirisasi produk tambang.

Pilihan Redaksi Pemerintah Beri Waktu 5 Tahun Lagi Buat Bangun Smelter Luhut Percaya RI Masih Punya Cadangan Minyak 200 Miliar Barel Asosiasi Smelter Kecewa ESDM Takluk oleh Harita dan Antam

"Ekonomi global belum kondusif dan pemerintah yakin konsumsi dan investasi mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ini jadi tidak konsisten kalau relaksasi ekspor mineral," ungkap Jonatan.

Minat Investasi

Hal yang paling buruk, menurut Jonatan, relaksasi ekspor mineral dapat melunturkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia karena kebijakan yang berubah-ubah.

"Investor akan menganggap Indonesia tidak konsisten bahkan bisa saja semua proyek yang sudah dijanjikan, dibatalkan. Nama negara menjadi hancur, Presiden juga menanggung malu karena dulu melarang ekspor barang mentah," katanya.

Tak ingin hal ini terjadi, AP3I meminta pemerintah menimbang dengan matang rencana relaksasi ekspor mineral. AP3I juga meminta pemerintah dapat konsisten mengejar investasi dan menggenjot pertumbuhan industri.