Pemerintah-DPR Sepakat Pangkas Target Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,1 persen. Angka ini turun dari usulan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2016 lalu, 5,3 persen.

"Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,1 persen," tutur Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng, saat membacakan kesimpulan rapat kerja antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Rabu (7/9) malam.

Di awal rapat kerja, Melchias membacakan hasil rapat panitia kerja (panja) asumsi antara pemerintah dan Komisi XI yang menyatakan kedua belah pihak belum mendapatkan titik temu dalam hal target pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Pemerintah, dalam nota keuangan, menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa tumbuh 5,3 persen. Angka itu kemudian dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat sebelumnya, 5,2 persen.

Sementara, perkiraan komisi XI DPR ekonomi tahun depan hanya bisa tumbuh di kisaran 5,05 – 5,2 persen. Sembilan dari sepuluh fraksi menyepakati angka pertumbuhan yang lebih realistis dan konservatif, 5,05 persen. Hanya satu fraksi yang masih yakin ekonomi tahun depan bisa tumbuh 5,2 persen yaitu fraksi Golkar.

Setelah mendengar pendapat dari anggota dewan, Sri Mulyani melakukan pengkajian ulang atas target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akhirnya merasa lebih nyaman di level pertumbuhan ekonomi 5,1 persen.

“Saya merasa lebih comfortable [pertumbuhan ekonomi] tumbuh di 5,1 persen,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, tahun depan pemerintah memperkirakan ekonomi bisa tumbuh di kisaran 5,1 dan 5,2 persen. Faktor yang menjadi pembeda adalah besaran pertumbuhan konsumsi rumah tangga –penopang 65 persen perekonomian domestik- dan investasi. Sementara, pertumbuhan belanja pemerintah masih diperkirakan 4,8 persen dan pertumbuhan ekspor maupun impor diramalkan stagnan.

Dari sisi konsumsi, asumsi ekonomi tumbuh 5,2 persen dicapai kala konsumsi rumah tangga bisa tumbuh 5,1 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen dicapai jika konsumsi rumah tangga tumbuh 5 persen. Kedua target pertumbuhan konsumsi bisa tercapai dengan asumsi inflasi terjaga.

Tahun depan, pemerintah akan mencabut subsidi listrik golongan pelanggan 900 VA yang bisa menaikkan harga listrik di tangan konsumen dan menurunkan konsumsi.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diasumsikan cukup konservatif yaitu Rp 13.300 per dolar AS, melemah dari saat ini. Hal itu telah mempertimbangkan risiko perekonomian global diantaranya kenaikan suku bunga Bank Sentral AS. Dampak asumsi nilai tukar yang konservatif menurunkan risiko inflasi impor (imported inflation).

"Kalau sekarang [asumsi kurs] Rp13.300 per dolar AS, rasanya lebih cocok dengan 5,0 pertumbuhan consumption-nya," ujarnya.

Di sisi investasi, Sri Mulyani mempertimbangkan naiknya kepercayaan investor yang sudah melihat kondisi makro ekonomi Indonesia dan masuknya aliran modal dari program pengampunan pajak bisa mendongkrak investasi.

Pilihan Redaksi Menkeu Beri Kesempatan Lembaga Asing Rancang Kilang Minyak Dirjen Pajak Siap Ditembak jika Target Tax Amnesty Meleset Sri Mulyani Batasi Defisit APBD 2017 Maksimal 0,3% PDB

Sayangnya, warisan pinjaman korporasi di tahun-tahun sebelumnya saat ini membebani perusahaan dengan utang dan bunga utang yang bisa memperlambat ekpansi kredit untuk investasi. 

Dengan mempertimbangkan kedua hal itu, Sri Mulyani memperkirakan investasi diperkirakan hanya akan tumbuh 6 persen atau turun dari proyeksi sebelumnya,6,1 persen.

Proyeksi pertumbuhan BI sedikit lebih optimistis dari pemerintah yaitu 5,2 persen. Salah satu faktor pendorongnya adalah masuknya dana repatriasi amensti pajak untuk mendorong kredit perbankan dan investasi tahun depan.

Berikut usulan asumsi makro yang disepakati dalam rapat kerja antara pemerintah, BI, dan Komisi XI DPR:
1. Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen
2. Inflasi: 4 persen
3. Nilai tukar rupiah: Rp13.300 per dolar AS
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan: 5,3 persen

Selain itu, rapat kerja juga menyepakati sejumlah target pembangunan, antara lain:
1. Tingkat pengangguran: 5,6 persen
2. Tingkat kemiskinan: 10,5 persen
3. Gini Ratio 0,39
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1 (gir/gen)