Tax Amnesty Dikomplain, Ombudsman Minta Ditjen Pajak Jelaskan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklarifikasi berbagai keluhan masyarakat  terkait kebijakan pengampunan pajak.

"Kami ingin dengar langsung dari DJP tentang amnesti pajak agar bisa menyikapi laporan mengenai amnesti yang masuk ke kami dan DJP," ujar anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih di kantornya, Jumat (9/9).

DJP pun mengirim Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Humas Hestu Yoga Saksama untuk menjelaskan kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty ke Ombudsman.

Pada kesempatan tersebut, Hestu menuturkan, selama tiga bulan berlangsungnya amnesti pajak, DJP telah menerima 39.084 aduan masyarakat melalui saluran telepon resmi (hotline) amnesti pajak di nomor 1500-745.

"Dari 39.084 panggilan telepon yang masuk, sebanyak 74,46 persen atau 29.104 panggilan terjawab. Sedangkan 25,54 persen atau 9.980 panggilan tak terjawab," jelas Hestu Yoga.

Sementara pada hotline Presiden RI yang berada di nomor 0811-2283-333, DJP mencatat terdapat 58 aduan dari masyarakat. DJP merinci, dari 58 aduan, sebanyak 19 aduan mengenai perbedaan penjelasan dan penafsiran ketentuan atau pengaturan program amnesti pajak.

Tak hanya itu, kata Hestu, ada 12 aduan yang menyoal perbedaan jenis dan persyaratan dokumen kelengkapan Surat Pernyataan dan proses bisnis. Kemudian, sebanyak 11 aduan menyoroti pemutakiran data wajib pajak status bukti permulaan yang berhubungan syarat dan ketentuan keikutsertaan dalam amnesti pajak.

Pilihan Redaksi UMKM Terancam, FITRA Adukan Amnesti Pajak ke Ombudsman Muhammadiyah Pertanyakan Pidana Bagi yang Tidak Ikut Amnesti Menko Darmin: Laju PDB 2017 Antisipasi Pencapaian Tax Amnesty

Dua kategori aduan lainnya, masing-masing sebanyak 8 aduan, yakni mengenai panggilan pada hotline DJP yang tak terjawab dan problem pelayanan terkait sistem dan formulir amnesti pajak.

Berdasarkan penjelasan DJP, Ahmad Alamsyah mengatakan baru mendapatkan pemahaman yang rinci terkait tax amnesty, yang akan dijadikan dasar untuk merespons aduan yang masuk ke Ombudsman.

Meski demikian, Ombudsman tidak memaparkan secara rinci aduan apa saja yang telah masuk ke Ombudsman.

"Masih kita pelajari aduannya. Salah satunya baru aduan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengenai amnesti pajak yang menyasar Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selebihnya masih kita pelajari," kata Ahmad Alamsyah. (ags)