BPJS Kesehatan Cabut Layanan Peserta yang Telat Bayar Iuran

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengubah aturan denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan. Mulai sekarang, BPJS akan langsung mencabut pelayanan jaminan kesehatan bagi peserta yang tidak membayar iuran dengan alasan apapun.

Lebih lanjut Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, apabila peserta BPJS Kesehatan terlambat membayar iuran dalam kurun waktu satu bulan tidak akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran, namun kepesertaannya langsung di-non aktifkan.

Ketentuan baru ini berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU).

Ketentuan tersebut berbeda dari aturan sebelumnya, di mana peserta BPJS yang telat membayar iuran akan dikenakan denda 2 persen dari total tunggakan. Sementara itu batas toleransi yang diberikan kepada peserta yang menunggak iuran pun lebih panjang yaitu tiga bulan.

Kepesertaan anggota baru bisa aktif kembali apabila peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah yang tertunggak. Ketika status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Pilihan Redaksi BPJS Ketenagakerjaan Ajak Negara Lain Cari Alternatif Dana Dampak Paket Kebijakan Rendah, Industri Farmasi Soroti BPOM Gundah Hati Pasien lantaran Rumah Sakit Ditutup Ahok

Denda baru akan dikenakan apabila peserta mengaktifkan kembali kepesertaanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan.

Peserta atau pemberi kerja akan dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis akhir dikalikan bulan tunggakan. Jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda adalah maksimal 12 bulan.

"Peraturan dan perhitungan denda pelayanan ini berlaku sejak 1 Juli 2016," ujar Bayu, Rabu (14/9).

Bayu mengatakan aturan baru tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo Maret 2016 lalu. (gen)