Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Khusus Muhammad Hanif menjelaskan, penolakan Google untuk diperiksa otoritas pajak Indonesia bakal ditindaklanjuti dengan upaya lebih keras dari fiskus untuk melakukan investigasi lanjutan. Pasalnya, Hanif menyebut penolakan untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak dengan dalih bukan merupakan Badan Usaha Tetap (BUT) merupakan indikasi tindak pidana.
"Kalau Google menolak diperiksa ya kami lakukan langkah investigasi karena semua perusahaan yang melajukan aktivitas bisnis di Indonesia kita berhak lakukan pemeriksaan (pajak)," tegas Hanif, Kamis (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan diskusi dengan Pak Dirjen, apakah kami bisa ambil langkah yang lebih keras terhadap Google dalam situasi seperti ini, suasana tax amnesty," ujarnya.
Sebelumnya, Hanif menjelaskan alasan Google menolak pemeriksaan pajak karena menolak ditetapkan sebagai BUT. Pasalnya aktivitas perjanjian kontrak dan pembayaran yang diterimanya dilakukan secara online. Sementara, hal itu belum diatur oleh hukum perpajakan Indonesia. Padahal, pendapatan Google per tahun dari aktivitasnya di Indonesia menurut Hanif ditaksir di atas Rp2,5 triliun. (gen)