Mayoritas Aset WNI Tersimpan di Empat Bank Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Singapura sebagai lokasi penyimpanan aset warga negara Indonesia terbesar di luar negeri. Bahkan, seluruh aset itu terpusat di empat bank yang bermarkas di Singapura.

Fakta itu diungkap mantan Direktur Bank Dunia tersebut menyusul isu yang santer menyebut bahwa pemerintah Singapura hendak menjegal program pengampunan pajak (tax amnesty) pemerintah Indonesia.

Namun, Sri Mulyani dengan tegas membantah isu tersebut. Ia berkata, pemerintah Singapura justru meminta keempat bank tersebut untuk memfasilitasi WNI yang hendak mengikuti program amnesti pajak.

Lihat juga: DPR: Indonesia Tax Amnesty, Singapura Pencitraan

"Mereka meminta empat bank tempat high well-individual asal Indonesia menyimpan uang untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan repatriasi dan membayar uang tebusan," ujar Sri di Kantor Presiden, Jumat (16/9).

Ia mengaku, telah secara khusus menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Melalui komunikasi itu, Sri menyebut profil peserta pengampunan pajak terbesar ada di Singapura.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program amnesti pajak dari Singapura mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi.

Adapun, harta bersih yang diungkap WNI yang tinggal di Singapura mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51 persen dari total harta deklarasi luar negeri.

Lihat juga: Istana: PM Singapura Janji Tak Jegal Tax Amnesty

Menurut Sri, perbankan Singapura sebenarnya tidak bermaksud mempersulit WNI yang hendak mengikuti program pengampunan pajak. Namun, bank-bank tersebut diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan Financial Action Task Force.

Transaksi mencurigakan itu, sambung dia, berkaitan dengan sejumlah tindak pidana lintas negara seperti pencucian uang (money laundering) dan terorisme.

"Saya akan monitoring kalau ada WNI yang merasa dihalangi. Saya akan kerja sama untuk meyakinkan bahwa tidak ada alasan wajib pajak WNI merasa dihalangi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan anti-money laundring," pungkasnya. (bir)