BKPM Debottlenecking 34 Proyek Senilai Rp145 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfasilitasi permasalahan hambatan investasi (debottlenecking) 34 proyek senilai Rp145 triliun. BKPM juga menggaet Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk meyakinkan keamanan investasi di Indonesia.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan, mengingat investasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, maka diperlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk di sini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Di saat pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, menurutnya investasi langsung (direct investment) merupakan instrumen paling penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan pendapatan negara maupun Produk Domestik Bruto.

“Seluruh negara berkompetisi untuk mendapatkan investasi, dan kepastian serta keamanan menjadi isu yang sangat penting yang menjadi concern investors. Para investor, tentunya sangat mengharapkan agar jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud,” ujarnya, Senin (19/9).

Ia menjelaskan, mengacu pada data debottlenecking terkait permasalahan yang difasilitasi, terdapat 95 proyek yang mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya, dengan nilai mencapai Rp487 triliun.

“Namun yang masih difasilitasi oleh BKPM, hanya terdapat 34 proyek dengan nilai mencapai Rp145 triliun, dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Hal itu menurutnya dikarenakan sejumlah proyek lainnya dalam bentuk proyek infrastruktur yang masih memerlukan penanganan tersendiri serta proyek-proyek yang sudah dapat terselesaikan masalahnya ataupun izinnya sudah dicabut.

Pilihan Redaksi BKPM Jamin Revisi UU Minerba Tak Ganggu Iklim Investasi BKPM Yakin Tax Amnesty Indonesia Sukses Seperti Italia Bank Singapura Siap Ungkap Nasabah Peserta Tax Amnesty

“Nilai komitmen investasi yang sudah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dengan rencana investasi sebesar Rp1.360,7 triliun untuk periode Januari – Juli 2016, akan terus dipantau dan difasilitasi oleh BKPM,” jelasnya.

Thomas menjelaskan, jika ada permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya, termasuk gangguan keamanan dalam merealisasikan investasi tersebut, maka BKPM akan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak Kepolisian RI untuk mencari solusi.

“Dengan terjalinnya kerja sama dan koordinasi antara BKPM dan Polri yang lebih erat, diharapkan target realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 sebesar Rp594,8 trilliun dan tahun 2017 sebesar Rp631,5 trilliun akan dapat tercapai,” ujar Thomas. (gir/gen)