Angka ini lebih rendah US$1,2 miliar dibandingkan alokasi yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar US$11,6 miliar.
Instruksi tersebut disampaikan Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di sela rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya tidak mau lebih dari US$10,4 miliar. Pak Amien saya minta melakukan break down struktur biayanya, dan awal Oktober harus datang ke saya laporannya,” kata Luhut, Kamis (22/9).
“Kalau perlu cari konsultan, mana yang pantas dan tidak pantas di-cost recovery. Kalau pantas, yang benar angkanya berapa. Jangan sampai diakalin, karena selama ini kita terima saja. Itu saya tidak setuju,” tegasnya.
Namun, Luhut juga berpesan agar penurunan cost recovery ini tidak sampai menurunkan produksi migas nasional sehingga SKK Migas harus mencari terobosan untuk dapat menjaga produksi.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, bahwa pemangkasan cost recovery tentu membuat KKKS mengurangi pengeluaran untuk biaya produksi migas, maka capaian lifting migas bisa menurun.
"Setiap pengurangan biaya produksi tentu akan berdampak pada penurunan lifting," tutupnya. (gen)