Produsen Baja Nasional Keluhkan Serbuan Baja Impor
Christine Novita Nababan | CNN Indonesia
Senin, 26 Sep 2016 17:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Produsen baja nasional meminta dukungan pemerintah terkait serbuan produk baja impor yang membanjiri pasar nasional. Kekhawatirannya, impor baja terindikasi dilakukan dengan cara mengalihkan pos tarif, sehingga terhindar dari bea masuk. Kondisi ini juga dianggap mengancam utilisasi produsen baja nasional.
"Kami terpaksa menutup satu line pabrik, serta mengistirahatkan 500 karyawan sebagai dampak membanjirnya produk baja impor," kata Managing Director PT Ispat Indo Baldeo Prasad Banka, seperti dilansir ANTARA, Senin (26/9).
Lebih lanjut Banka mengatakan, sebagai produsen utama produk baja wire rod, selama ini bisnis perusahaan dapat berjalan karena memiliki pangsa pasar 60 persen setiap tahun. Namun, ketika pangsa pasar tergerus sampai dengan 15 persen tentunya bisnis perusahaan juga akan terganggu.
Sebelumnya, serbuan impor baja juga pernah terjadi tahun lalu yang dikemas melalui produk baja ringan dengan menambah unsur paduan atau dikenal dengan istilah baja paduan seperti pada produk baja karbon.
Selama ini, produk baja paduan memang mendapatkan fasilitas bea masuk dari pemerintah. Tetapi, kemudian hal ini disalahgunakan importir dengan memasukan produk baja paduan dengan kandungan di bawah standar. Bahkan, pada beberapa kasus nyaris tidak ditemui kandungan apapun di dalamnya.
Sontak, harga baja impor ini menjadi lebih murah dibandingkan baja buatan produsen dalam negeri. Juru bicara PT Gunung Garuda, Ketut Setiawan menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya pernah berhasil memperketat impor baja paduan ini dengan mengenakan bea masuk terhadap produk baja paduan yang tidak memiliki standar SNI.
"Kebijakan tersebut sempat berjalan efektif, namun entah mengapa kembali lagi terjadi pada tahun ini," terang dia.
PT Gunung Garuda merupakan produsen baja profile yang biasa diperuntukan untuk pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini juga merasakan turunnya pangsa pasar akibat serbuan baja impor berkedok baja paduan.
"Permintaan baja profile yang dipasok dari perusahaan kami dan juga PT Krakatau Wajatama (anak usaha PT Krakatau Steel) berkisar 400.000 ton per tahun. Namun, akhir-akhir ini angka tersebut tidak pernah tercapai," jelasnya.
Ketut menegaskan, ada tiga hal yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi industri baja dalam negeri, di antaranya dengan mengenakan bea masuk anti dumping.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mengantisipasi terjadinya banjir produk baja terkait dengan kelebihan stok negara-negara produsen utama baja, seperti China, yang saat ini memiliki kapasitas 750 juta ton per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai 10 juta ton per tahun.
Mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan, pemerintah lebih ketat mengawasi importir baja. Jangan hanya karena memiliki mesin potong kemudian diberikan keleluasaan untuk mendatangkan produk baja dari luar.
Ketut melihat ada upaya untuk memasukan baja dari luar ke Indonesia tanpa mengenakan bea masuk, seperti saat awal memasukan produk baja karbon non standar. Berikutnya mereka masukan produk baja alloy dengan menambah unsur boron yang sangat minim 0,08 persen saja.
Ia menilai, pemerintah perlu menerbitkan surat keputusan menteri perdagangan yang mengharuskan impor baja hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar, dan hal tersebut dapat diperpanjang tahun ini.
Berdasarkan data yang dikantongi Ketut, pada Januari - September 2016 sudah ada 46.000 ton produk baja karbon masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok dan 13.000 ton produk yang sama untuk September ini.
"Padahal, selama ini, untuk produk baja karbon paling banyak hanya 1.000 - 2.000 ton saja. Dengan masuknya jumlah baja karbon sebanyak itu tentunya dapat mengancam kelangsungan industri baja di dalam negeri," pungkasnya. (bir)
"Kami terpaksa menutup satu line pabrik, serta mengistirahatkan 500 karyawan sebagai dampak membanjirnya produk baja impor," kata Managing Director PT Ispat Indo Baldeo Prasad Banka, seperti dilansir ANTARA, Senin (26/9).
Lebih lanjut Banka mengatakan, sebagai produsen utama produk baja wire rod, selama ini bisnis perusahaan dapat berjalan karena memiliki pangsa pasar 60 persen setiap tahun. Namun, ketika pangsa pasar tergerus sampai dengan 15 persen tentunya bisnis perusahaan juga akan terganggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, produk baja paduan memang mendapatkan fasilitas bea masuk dari pemerintah. Tetapi, kemudian hal ini disalahgunakan importir dengan memasukan produk baja paduan dengan kandungan di bawah standar. Bahkan, pada beberapa kasus nyaris tidak ditemui kandungan apapun di dalamnya.
"Kebijakan tersebut sempat berjalan efektif, namun entah mengapa kembali lagi terjadi pada tahun ini," terang dia.
PT Gunung Garuda merupakan produsen baja profile yang biasa diperuntukan untuk pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan ini juga merasakan turunnya pangsa pasar akibat serbuan baja impor berkedok baja paduan.
"Permintaan baja profile yang dipasok dari perusahaan kami dan juga PT Krakatau Wajatama (anak usaha PT Krakatau Steel) berkisar 400.000 ton per tahun. Namun, akhir-akhir ini angka tersebut tidak pernah tercapai," jelasnya.
Ketut menegaskan, ada tiga hal yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi industri baja dalam negeri, di antaranya dengan mengenakan bea masuk anti dumping.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mengantisipasi terjadinya banjir produk baja terkait dengan kelebihan stok negara-negara produsen utama baja, seperti China, yang saat ini memiliki kapasitas 750 juta ton per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai 10 juta ton per tahun.
Mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan, pemerintah lebih ketat mengawasi importir baja. Jangan hanya karena memiliki mesin potong kemudian diberikan keleluasaan untuk mendatangkan produk baja dari luar.
Ketut melihat ada upaya untuk memasukan baja dari luar ke Indonesia tanpa mengenakan bea masuk, seperti saat awal memasukan produk baja karbon non standar. Berikutnya mereka masukan produk baja alloy dengan menambah unsur boron yang sangat minim 0,08 persen saja.
Berdasarkan data yang dikantongi Ketut, pada Januari - September 2016 sudah ada 46.000 ton produk baja karbon masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok dan 13.000 ton produk yang sama untuk September ini.
"Padahal, selama ini, untuk produk baja karbon paling banyak hanya 1.000 - 2.000 ton saja. Dengan masuknya jumlah baja karbon sebanyak itu tentunya dapat mengancam kelangsungan industri baja di dalam negeri," pungkasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK