Luhut Desak Jepang Tuntaskan Proyek Patimban dan Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan meminta Jepang melanjutkan beberapa proyek infrastrukturnya di Indonesia. Dua di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, yakni pelabuhan Patimban di Jawa Barat dan proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM tersebut berharap, kedua proyek infrastruktur bisa berlanjut seiring dengan derasnya dana tebusan dan repatriasi dari hasil pengampunan pajak (tax amnesty).

"Jadi, kunjungan saya ke Jepang untuk mencari infrastruktur yang bisa dibiayai dengan uang hasil tax amnesty. Kami mau tidak hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk, tapi kami juga ingin adanya peran dari private sector," ujar Luhut di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (4/10).

Pilihan Redaksi Luhut Beri Lampu Hijau Keinginan Inpex di Blok Masela Tak Bangun Smelter, Pemerintah Ancam Cabut Izin Usaha Tambang Luhut Boyong Arcandra Bahas Blok Masela ke Jepang

Sebagai infromasi, Indonesia melakukan kerja sama di Pelabuhan Patimban dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Sementara itu, studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya sebelumnya juga telah dikaji oleh lembaga yang sama, dengan estimasi nilai investasi awal sebesar US$6,2 miliar.

Karenanya, selama di Jepang, ia akan menemui Perdana Menteri dan menteri terkait infrastruktrur setempat. Selain membicarakan kedua proyek itu, ia juga akan mendiskusikan proyek lain yang sekiranya dapat dimanfaatkan dengan dana hasil tax amnesty.

"Bisa juga pelabuhan-pelabuhan lain. Bisa juga di bidang ketenagalistrikan. Kami juga menimbang kerja sama dengan Jepang di bidang Kemaritiman, sehingga kami juga akan bertemu dengan Keidanren yang merupakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang," terang Luhut.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, jumlah dana tebusan pengampunan pajak mencapai Rp97,2 triliun per akhir September 2016. Adapun, nilai harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.500 triliun. (bir)