AMTI: Cukai Rokok Naik Tinggi, Pemerintah Untung Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) kecewa dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai industri hasil tembakau dan memangkas kuota produksi rokok tangan tahun depan.

Petani tembakau akan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan cukai rokok ini, sebaliknya pemerintah akan semakin dominan menyerap hasil penjualan rokok oleh pabrikan.  

"Selama kurun dua-tiga tahun terakhir tren sudah produksi turun. Kalau terus ada kebijakan seperti ini, dikhawatirkan justru akan semakin memperparah," ujar Ketua AMTI  Budidoyo kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/10).

Lihat juga: Harga Rokok Putih Bakal Naik Paling Tinggi Tahun Depan

AMTI, kata Budidoyo, memang dilibatkan dan dimintai pendapat oleh pemerintah ketika merancang kebijakan cukai rokok 2017. Namun, ia kecewa karena keputusan akhirnya tidak sesuai dengan harapan para pelaku industri tembakau.

"Kami maunya (cukai naik) 5-6 persen atau maksimal 7 persen sesuai dengan inflasi," tuturnya.

Meskipun tarif cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan III tidak dinaikan, ujar Budidoyo, tetapi tetap memberatkan pabrikan kecil untuk bisa bertahan karena dari sisi produksi dipangkas signifikan.

Sementara untuk perusahaan rokok besar yang memproduksi menggunakan mesin, meskipun kenaikan cukainya paling tinggi tetapi mereka tetap diberi nafas karena kuota produksinya ditingkatkan cukup signifikan.

Lihat juga: Produksi Rokok Mesin 2017 Naik, Korbankan Kuota Rokok Tangan

Petani tembakau, lanjutnya, akan semakin tersudutkan ke depannya jika kenaikan cukai yang tinggi diikuti dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang diwacanakan. Budidoyo mendengar, pemerintah akan menaikkan tarif PPN rokok, dari selama ini 8,7 persen menjadi 10 persen dari harga jual eceran (HJE).

Rokok Ilegal Berjaya

AMTI menilai pembatasan produksi dan kenaikan tarif cukai bukanlah alat kebijakan yang efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Pasalnya, semakin kebijakan dibuat ketat dan memberatkan pabrikan rokok, maka akan menumbuh-suburkan pasar rokok ilegal.

Berdasarkan kajian Universitas Gajah Mada (UGM), kata Budidoyo, total rokok yang diproduksi dan beredar di Indonesia setiap tahunnya hampir 350 miliar batang. Dari estimasi tersebut, sekitar 11 persen atau hampir 40 juta miliar batang yang dipasarkan merupakan rokok ilegal.

"Rokok itu inelastis. Kalau konsumen tidak dapat rokok yang harganya sesuai dengan kantong mereka, maka mereka akan mencari  rokok yang murah dan itu yang potensial ilegal," jelasnya.

Pemerintah Menang Banyak

Budidoyo mengatakan, pemerintah adalah pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan industri rokok saat ini. Menurutnya, sekitar 70 persen dari hasil produksi dan penjualan rokok masuk ke kas negara melalui pungutan cukai dan pajak.

"Hanya sekitar  30 persen (dari hasil penjualan rokok) yang untuk pabrik, petani, peritel. Dan itu masih dikurangi macam-macam," tuturnya.

Lihat juga: Asyik, Menkeu Siapkan Bonus Empat Kali Gaji Pegawai Bea Cukai

Untuk setiap batang rokok yang dikonsumsi publik, rinci Budidoyo, terdapat struktur pajak berlapis yang dibebankan ke produsen dan konsumen. Rinciannya, cukai sekitar 56-57 persen dari HJE, PPN sebesar 8,7 persen dari HJE, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 10 persen dari cukai.

"Jadi kalau ditotal dengan PPh (pajak penghasilan) itu 70 persen (hasil penjualan rokok) dinikmati oleh pemerintah," tegasnya. (ags/gen)