Hari Kedua jadi Menteri ESDM, Jonan Dikuliahi Dirjen Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjabat hari kedua sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan nampak tak beranjak dari kantornya yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Pasalnya, ia masih mendengarkan paparan dari bawahannya terkait sektor ESDM, utamanya terkait Mineral dan Batubara (Minerba) dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebut, isu utama yang disoroti Jonan adalah perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia. Dirinya menyampaikan kepada Jonan, bahwa renegosiasi KK tetap berdasarkan enam poin yang telah disepakati sebelumnya.

Ke-enam kesepakatan itu antara lain adalah divestasi sebesar 20 persen, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi, peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri (smelter) yang terbilang masih jalan di tempat.

Selain itu, sisa dua poin lainnya adalah penciutan lahan operasional dari 212,95 ribu hektare menjadi 90,36 ribu hektare dan pengenaan royalti bagi tembaga, emas dan perak yang nilainya ditingkatkan menjadi 4 persen, 3,75 persen dan 3,25 persen juga ikut dilaporkan kepada Jonan.

"Kami sampaikan bahwa kami satu arah dengan menteri terkait isu strategis minerba seperti Freeport. Bahwa amandemen kontraknya harus mengikuti poin-poin renegosiasi yang telah ditetapkan sebelumnya," jelas Bambang saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (18/10).

Pilihan Redaksi Janji Tuntaskan Smelter, Freeport Minta Operasi Hingga 2041 Jonan Dinilai Tidak Punya Kapasitas Benahi Sengkarut ESDM Jonan: Banyak PR Menanti, dari 35 Ribu MW Hingga Freeport

Sayangnya, ia tak mau menyebut masing-masing kemajuan poin renegosiasi kontrak.

"Masing-masing ada progress-nya, dan itu telah disampaikan," ujarnya.

Tunggakan PNBP

Di samping itu, ia juga memaparkan terkait tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba yang perlu diselesaikan. Apalagi, target PNBP minerba di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2016 diturunkan Rp30,1 triliun dari angka Rp40,8 triliun, sehingga tunggakan bisa membuat PNBP bisa menjadi mengecil.

"Kami juga sedang bicarakan solusinya terkait PNBP," jelasnya.

Sementara itu, Jonan belum mau berkomentar apa-apa terkait kesiapannya dalam menangani renegosiasi KK Freeport dan menangani masalah PNBP.

"Come back next week, saya masih perlu belajar," ujarnya. (gen)