Menteri Susi Sebut Kesejahteraan Nelayan Naik di Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim adanya perbaikan dalam berbagai sisi jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, hal ini terlihat dari kesejahteraan nelayan yang meningkat. Di mana nilai tukar nelayan (NTN) yang meningkat pada September 2016 berkisar 108-110. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 105, sedangkan pada 2014 sebesar 102.

Sementara itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan pada 2015 tumbuh menjadi 8,37 persen, sedangkan pada 2014 PDB Perikanan hanya menyentuh 7,35 persen.

"Kami harap akhir tahun ini bisa 9 persen lebih, ini berbanding terbalik dengan PDB sektor lainnya adalah sangat jauh berbeda. Naiknya kelihatan sekali," ungkap Susi, Jumat (21/10).

Kendati demikian, kasus mark down yang telah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2005 diakui Susi belum juga tuntas hingga saat ini. Kasus mark down ialah pengecilan ukuran gross ton (gt) kapal perikanan.

Dengan begitu, Susi pun memberikan kebijakan semacam pengampunan pajak atau amnesti pajak bagi pemilik kapal untuk mengukur kembali kapal yang dimilikinya dan menyesuaikan ukuran kapal yang sebenarnya dengan yang dilaporkannya di atas kertas.

Pilihan Redaksi Menteri Susi Dinilai Masih Lembek Terhadap Pencuri Ikan Tekad Menteri Susi di Tengah Kepungan Pencuri Ikan Susi Sebut Stok Ikan Naik Drastis, Nelayan RI Bisa Kaya

"Sekarang baru mencapai 2.600 kapal, kami perkirakan diluar sana masih ada 10 ribuan kapal yang masih dibawah ukuran sebenarnya. Yang pasti 8 ribuan kapal lebih harus ukur ulang. Kapal-kapal itu ukurannya 150 GT, tapi di atas kertas hanya tertulis 28 GT karena ingin dapat solar bersubsidi," ungkap Susi.

Pemilik PT ASI Pudjiastuti, operator maskapai Susi Air itu berharap kasus mark down ini bisa segera dituntaskan dengan diperbantukan tenaga ahli dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga bukan hanya KKP yang mengurusi pengukuran ulang kapal.

"Supaya kapal bisa segera jalan dan melihat sesungguhnya kapasita yang ada, 80 persen kapal masih mark down," imbuh Susi.

Mark down sendiri karena pemerintah hanya memberikan BBM bersubsidi untuk ukuran kapal di bawah 30 GT, tetapi kini diturunkan menjadi 10 GT. Susi menyatakan, jumlah kapal dengan ukuran 30 GT yakni sekitar 10 ribu yang berada di Pantai Utara, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Sementara itu, laporan yang ia terima mengenai tangkapan kapal di pelabuhan berbasis kapal asing ada penurunan, tetapi untuk kapal berbasis domestik dan tradisional tercatat naik. Bahkan, di beberapa daerah hampir menyentuh 20-30 kali penangkapan.

"Seperti di Sabang, dulu basisnya kapal Thailand. Tadinya satu ton jadi 20 ton" pungkas Susi. (gen)