Tekan Harga BBM, Papua Bakal Dibanjiri Puluhan SPBU Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan demi menekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua, pemerintah akan menginstruksikan perusahaan-perusahaan ritel BBM untuk membangun lebih banyak lagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di pulau tersebut.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, setidaknya diperlukan anggaran Rp54 miliar untuk membangun SPBU-SPBU baru di Papua, dengan jumlah dan lokasi yang akan ditentukan akhir tahun ini.

Wiratmaja memberi sinyal, pemerintah akan menginstruksikan pembangunan SPBU di mana BBM selama ini diantar menggunakan pesawat dan belum tersedia Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di sekitarnya.

Dari data yang dimilikinya, setidaknya ada satu kabupaten di Kalimantan Utara dan tiga kabupaten di Papua yang kondisinya seperti itu.

"Semua tergantung kajian di akhir tahun nanti, berapa jumlahnya dan di mana lokasinya. Tapi karena kebijakan BBM satu harga ini dimulai 2017, maka pembangunan SPBU itu juga harus mulai tahun depan," ujar Wiratmaja, Senin (24/10).

Ia melanjutkan, pada awalnya anggaran itu akan dibebankan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun ternyata, baru PT Pertamina (Persero) yang menyanggupi untuk membangun SPBU tersebut secara swadaya.

Untuk itu, anggaran APBN yang seharusnya digunakan untuk SPBU dialihkan untuk pembangunan delapan terminal BBM yang rencananya akan dibangun di Kepulauan Mentawai, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat senilai Rp136,3 miliar.

Pilihan Redaksi Penjualan Pertalite Melonjak 70% Dalam Dua Bulan Terakhir ESDM Janji Tambah Margin Bagi Pengusaha SPBU Indonesia Timur Jonan Minta Perhitungan Cost Recovery Hati-hati

"Kapasitasnya bervariasi agar bisa disimpan selama dua hingga tiga bulan. Kalau gelombang tinggi kan kapal tidak bisa merapat, nah kami buatkan tangki. Kapasitas tangki ada yang 500 kilo liter (kl) hingga 800 kl. Biaya pembangunan dari pemerintah, namun isi BBM dari Pertamina," ujar Wiratmaja.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebetulnya harga BBM penugasan di tingkat APMS di Papua tidak berbeda dengan Jawa. Namun, karena sebagian besar BBM dijual oleh pengecer dan bukan APMS, BBM bisa dijual lebih mahal dari biasanya.

Wiratmaja berharap, pembangunan SPBU ini bisa memutus harga BBM yang terlampau mahal di Papua.

"Karena pada dasarnya harga BBM penugasan sama di seluruh Indonesia. Namun, karena dijualnya bukan APMS, jadi ya lebih mahal," pungkas Wiratmaja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan harga BBM satu harga di Papua mulai tahun 2017. Adapun, kebutuhan BBM di Papua mencapai 28 ribu kl untuk Premium dan 12 ribu kl untuk Solar per bulan. (gen)