"Permasalahan yang dihadapi pemerintah, selain masalah global juga masalah koordinasi dalam birokrasi. Ini tantangan yang harus diselasaikan," ujar Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo di sela-sela acara Rembuk Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (24/10).
Hariyadi mengatakan, kurangnya koordinasi itu berdampak pada implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi yang tidak optimal. Ujung-ujungnya, memengaruhi dunia usaha. Misalnya, ia mencontohkan, ada pabrik di Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Aceh yang dekat dengan sumber gas, namun gulung tikar karena tidak memperoleh pasokan gas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa isi paket kebijakan yang berdampak positif bagi dunia usaha di antaranya yang terkait formulasi upah, pusat logistik berikat, serta percepatan waktu proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Indonesia itu ujung-ujungnya harus menjadi juara di regional, menjadi negara besar dan kita menjadi mesin karena penduduk kita besar, pasar kita besar. Namun, kalau kebijakannya tidak bagus sampai kapan tidak akan jalan," tegas Hariyadi.
"Memang, penciptaan lapangan kerja, melakukan subsitusi impor, impornya harus dikecilkan semaksimal mungkin. Ekspornya dibesarkan untuk produk bernilai tambah tinggi, ini kita tahu harus dilakukan, tetapi eksekusinya yang lama," pungkasnya.