Jokowi Tak Puas Atas Perbaikan Tingkat Kemudahan Berbisnis RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan atasannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak puas dengan keberhasilan pemerintah menaikkan 15 tingkat kemudahan berbisnis dari survei yang dilakukan Bank Dunia tahun ini. Hasil survei Doing Business 2017 Bank Dunia menempatkan kemudahan berbisnis di Indonesia pada peringkat 91, dibandingkan tahun sebelumnya di level 106.

“Bank Dunia memang menganggap kita sebagai negara yang menjanjikan, tetapi sekali lagi presiden belum puas,” ujar Pramono di Istana Negara, Rabu (26/10).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan dirinya juga memiliki kekecewaan tersendiri dengan hasil survei Bank Dunia tersebut. Darmin mengaku mendapat penjelasan dari Bank Dunia bahwa upaya pemerintah melakukan deregulasi aturan penghambat investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi sedikit terlambat dari batas waktu terakhir survei dilakukan.

Akibatnya dari 10 indikator kemudahan berbisnis yang dinilai Bank Dunia, Pemerintah Indonesia divonis hanya mampu melakukan perbaikan atas tujuh indikator saja. Sementara tiga indikator lainnya justru mengalami penurunan.

“Saya sebenarnya yakin paling tidak ada satu indikator lagi yang membaik. Tapi Bank Dunia mengatakan perubahan aturan kita agak terlambat saat mereka survei. Sehingga tidak bisa terekam lagi pelaksanaannya di lapangan. Mudah-mudahan masuk di tahun depan,” ujar Darmin.

Pilihan Redaksi Meski Naik 15 Tingkat, Kemudahan Bisnis di RI Terganjal 3 Hal Menko Darmin Temukan Sumber Duit Baru Buat Modal Petani Tak Puas Dengan Doing Business, Darmin Bentuk Satgas Khusus

Meski demikian, Darmin mengaku lega Bank Dunia memberikan apresiasi atas upaya pemerintah memperbaiki kemudahan perizinan investasi. Dengan begitu, kerja keras yang dilakukan dalam dua tahun usia pemerintahan terbukti membuahkan hasil.

“Ada sejumlah negara yang mereka sebut top reformers, yang melakukan reformasi atau perbaikan yang paling tinggi. Itu mereka mendata ada 10 negara dan kita masuk kelompok top reformers tersebut,” kata Darmin.

Masyarakat dan dunia usaha menurut Darmin, harus terus mendukung pemerintah melakukan berbagai perbaikan iklim investasi. Pasalnya pencapaian Indonesia yang berhasil menaikkan peringkat, justru tidak diikuti oleh negara tetangga terdekatnya.

“Malaysia turun lima peringkat, Singapura turun satu, Thailand hanya naik tiga peringkat, Brunei naik 12 peringkat, dan Vietnam delapan peringkat,” katanya.