Sri Mulyani: Tax Amnesty Bukti Fiskus Lalai Tagih Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan pemerintah menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian petugas pajak (fiskus) dalam menagih setoran Wajib Pajak (WP) selama ini. Atas dasar itu, ia mengaku tidak bisa menyalahkan sepenuhnya jika ada WP yang menyembunyikan hartanya dari bidikan negara.

"Tax amnesty tidak hanya mengampuni wajib pajak. Sebetulnya, Undang-undang Pengampunan Pajak itu mengampuni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dianggap mereka selama ini lalai mengumpulkan pajak," sindir Sri Mulyani saat berdiskusi dengan pelaku industri perbankan di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (8/11) malam.

Perempuan kelahiran Lampung, 54 tahun silam mengakui, jika masyarakat tidak taat membayar pajak berarti petugas pajak kurang giat dalam melakukan penagihan.

"Kalau tidak ada yang membayar pajak berarti kan yang di sini (petugas pajak) juga tidak menagih,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga melihat adanya krisis kepercayaan dari WP terhadap fiskus. Catatan hitam kasus penggelapan yang dilakukan pegawai DJP Gayus Tambunan beberapa tahun lalu, telah menggerus kepercayaan WP terhadap institusi yang sangat diandalkan pemerintah mengisi dompet negara. Akibatnya, masyarakat merasa memiliki alasan untuk tidak patuh membayar pajak.

Pilihan Redaksi Uji Nyali Indonesia Lepas dari Bayang-bayang The Fed Sri Mulyani Bidik Pemegang Saham dan Bos Bank Ikut Amnesti OJK Bingung Dana Repatriasi Tax Amnesty Belum juga Masuk NKRI

“Kalau orang ingat ada satu nama yang lebih ngetop dari Direktur Jenderal Pajak, Pak Ken, yaitu Gayus. Jadi masyarakat selalu mengatakan ‘Can I trust the institution? Can I trust the people yang menjalankan tugas konstitusi?” tegasnya.

“Ini merupakan suatu pekerjaan rumah buat kami karena masyarakat punya persepsi dan ada masalah dengan trust,” tambahnya.

Sri Mulyani berjanji bakal segera memperbaiki kekurangan DJP selama ini baik dalam kapasitas, basis data, kompetensi, keahlian, kewibawaan, hingga integritas.

"Saya harus akui, dalam hal melakukan pemeriksaan atau mereview, kapasitas DJP untuk melakukan pemungutan yang efektif masih suatu perjalanan yang harus terus kami perjuangkan," tegasnya.

Bagi Sri Mulyani, tax amnesty adalah lembaran baru bagi petugas dan wajib pajak. Ibarat pasangan yang ingin rujuk, segala kesalahan terdahulu dilupakan, diiringi dengan upaya bersama untuk segera memperbaiki diri.

Ke depan, Sri Mulyani tidak ingin hubungan keduannya ibarat pemangsa dan yang dimangsa, tetapi sebagai hubungan pihak-pihak yang menjalankan amanat konstitusi negara. Dalam hal ini, negara memiliki hak untuk memungut pajak dan warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. (gen)