Jokowi Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,2% Hingga Akhir Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini tak menyurutkan optimisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pertumbuhan pada kuartal berikutnya atau akhir tahun ini dapat menyentuh 5,1 persen–5,2 persen.

Ia mengatakan, memang, pertumbuhan ekonomi sempat melambat pada kuartal ketiga ini, namun kondisi ini juga tidak terlepas dari perlambatan ekonomi dunia. Yang penting, ia optimistis, pertumbuhan sampai akhir tahun tetap bertumbuh, meski tipis.

"Kami optimistis naiknya sedikit-sedikit, tetapi yang penting naik. Kuartal ketiga ini tumbuh 5,02 persen, kami berharap, pada kuartal keempat paling tidak kan 5,1-5,2 persen. Artinya, ada kenaikan meskipun sedikit. Ini optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus saat pertumbuhan ekonomi negara lain terus turun," terang Jokowi, Rabu (9/11).

Pilihan Redaksi Pemerintah Hanya Sanggup Danai 40% Proyek Infrastruktur Jokowi Keluhkan Pembangunan Papua yang 'Tak Terlihat' Menkeu Akan Genjot Sektor Usaha Penyerap Tenaga Kerja

Selain dari segi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia yang dilansir oleh Bank Dunia menyebutkan peringkat Indonesia meningkat menjadi 91 dari sebelumnya 109.

Kendati hasilnya menunjukkan perbaikan bagi Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat agar tidak buru-buru bertepuk dada merayakan hal tersebut. Pasalnya, mimpi Jokowi adalah menembus peringkat 40 terkait ease of doing business, menyusul negara tetangga seperti, Singapura, Malaysia, atau Thailand.

Jokowi juga mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk menggapai mimpi tersebut. "Loncatannya memang cukup besar, tapi jangan ditepuki terlebih dahulu karena target saya itu peringkat 40," imbuhnya.

Korupsi dan efisiensi proses birokrasi dinilai masih menjadi masalah terbesar yang membelenggu dunia usaha. Korupsi yang dimaksud, yakni berkaitan dengan praktik pungutan liar (pungli) yang akhir-akhir ini baru terungkap di Kementerian/Lembaga, salah satunya Kementerian Perhubungan. Hal itu jelas mengganggu iklim berbisnis di Indonesia.

Terkait itu, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 1 hingga 13 untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis. Namun, beberapa paket kebijakan ekonomi tersebut nyatanya belum mampu mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia sesuai dengan keinginan Jokowi.

Jika, kedua hal tersebut bisa diselesaikan, maka kemudahan berbisnis di Indonesia akan semakin membaik. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipastikan dapat membaik pada kuartal IV mendatang. (bir/gen)