DEN: Target 11% Pemanfaatan Energi Terbarukan Sulit Dicapai

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Energi Nasional (DEN) pesimistis terhadap target pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, yang dipatok 11 persen di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017. DEN memperkirakan realisasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam bauran energi kemungkinan besar hanya 7 persen pada akhir tahun.

Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan (UPK), Abadi Poernomo menjelaskan, target itu sulit dicapai karena pemanfaatan EBT saat ini masih minim, yaitu baru 5 persen. Kendati demikian, bukan berarti target tersebut tidak bisa tercapai.

"Yang penting bagi kami adalah mencapai pemanfataan EBT yang lebih besar lagi. Bukannya target tak bisa tercapai, tapi memang perlu ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat realisasi tersebut," ujar Abadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), senin (14/11).

Apabila tak ada langkah percepatan, lanjutnya, maka realisasi penggunaan EBT listrik hanya sebesar 9.100 MW dan non-listrik sebesar 3,6 MTOE pada akhir Desember 2017. Padahal seharusnya, target penggunaan EBT pada akhir 2017 sebesar 10.600 MW bagi listrik dan 10.900 MTOE bagi non-listrik.

Menurut Abadi, aalah satu langkah percepatan yang bisa dilakukan adalah mengimplementasikan pemanfaatan bioetanol sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015. Namun, kebijakan ini tidak akan berjalan jika tidak ada investor yang mau mengembangkan sumber energi tersebut.

Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa menyederhanakan perizinan invetasi agar bisa menarik investor. "Selain itu, pemerintah juga bisa bisa memprioritaskan anggaran untuk membuka lahan agar bioenergi bisa diproduksi," tambahnya.

Melengkapi ucapan Abadi, anggota DEN UPK lainnya, Sonny Keraf mengatakan, pemerintah seharusnya tetap memasukkan subsidi pembelian listrik EBT di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peeubahan (APBNP) 2017 agar target pemanfataan EBT di sektor ketenagalistrikan bisa tercapai.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah akan memberikan subsidi Rp1,3 triliun untuk menutup selisih harga listrik yang dibeli PT PLN (Persero) dari pembangkit EBT dengan harga yang dibeli masyarakat di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sayangnya, usulan itu ditolak Badan Anggaran DPR.

"Di dalam sidang anggota DEN disepakati bahwa kami akan mengusulkan kembali subsidi EBT di dalam APBNP 2017. Dengan cara ini, kami yakin pengembang listrik EBT swasta bisa semakin tertarik," lanjutnya.

Pemerintah menargetkan pemanfaatan EBT sebesar 23 persen pada 2025. Sampai Oktober 2016, pemanfaatan EBT bagi listrik tercatat baru sebesar 8.800 Megawatt (MW) dan non-listrik sebesar 10,9 metrik ton setara minyak (MTOE).

(ags)