"Yang tahun ini, kemungkinan kita harapkan kalau semua bisa lancar adalah minyak dan gas (migas) sama tambang," ungkap Rini usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Kamis (17/11).
Holding BUMN sektor pertambangan dipercepat pemerintah bersamaan dengan rencana pengalihan saham PT Freeport Indonesia milik pemerintah sebesar 9,36 persen ke holding BUMN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Rini memastikan, holding BUMN pertambangan harus segera siap. Pasalnya, sejumlah tugas di sektor pertambangan telah menunggu.
Namun begitu, hingga saat ini, Rini memastikan, pemerintah masih mengkaji pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan holding BUMN.
"Persiapan PP holding, kami juga komunikasi ke perusahaan yang go public. Kemudian komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, nanti diinformasikan juga ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tutup Rini.
Sementara, untuk holding sektor migas terdiri dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai pimpinan holding.
Sebagai informasi, pemerintah juga akan membentuk holding BUMN sektor jasa keuangan atau perbankan, pangan, jalan tol dan konstruksi, serta perumahan. (gir)