OJK: #RushMoney2511 Hasutan Keliru Tak Berdasar

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai berkembangnya isu penarikan simpanan dari perbankan besar-besaran (rush money) hanya hasutan yang tidak bertanggung jawab dan tanpa dasar yang jelas.

Pasalnya, kondisi ekonomi dan industri keuangan nasional masih sehat sehingga keliru mengalihkan simpanan dari sistem perbankan yang justru lebih aman.

Mau ditaruh mana itu uangnya, mau ditaruh di bawah bantal? Muliaman Hadad

Atas dasar itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad meyakini ajakan penarikan simpanan masyarakat secara serempak dari perbankan bersamaan dengan aksi demonstrasi tolak Ahok yang akan digelar pada 25 November 2016 tidak akan terealisasi.

“Mudah-mudahan [rush money] ini hanya desas-desus. Saya kok optimis tidak akan terjadi karena tidak ada alasan untuk itu,” ujar Muliaman, Kamis (18/11) malam.

Lihat juga: Sri Mulyani & Darmin Nasution Kecam Isu #RushMoney2511

Menurut Muliaman, saat ini kondisi industri keuangan masih sehat dengan tingkat likuiditas yang baik. Kalaupun, uang itu ditarik, ia mempertanyakan tempat alternatif penyimpanan uang yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari produk investasi keuangan.

“Mau ditaruh mana itu uangnya, mau ditaruh di bawah bantal? Atau ditaruh di tempat lain yang kemudian return-nya lebih rendah dan sebagainya?,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam pihak-pihak tertentu yang menyebar isu tak bertanggung jawab di media sosial dengan tanda pagar #RushMoney2511. Keduanya mengingatkan agar isu-isu semacam ini jangan disebarkan karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi bangsa.

"Jangan mengada-ada, ini namanya sudah mengalihkan langkah-langkah ekonomi (yang tengah dilakukan pemerintah), padahal itu persoalan politik," ketus Darmin.

Damin menilai, aktor politik yang bermain dengan isu #RushMoney2511 ini tak layak menyebut dirinya seorang negarawan. Namun, ia tidak menyebutkan siapa politikus yang dimaksud.

"Itu namanya sudah tidak negarawan," lanjut Darmin.


(ags)