Jokowi dan Pembantunya Menolak Galau jika AS Kabur dari TPP

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ambil pusing jika Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump membatalkan keikutsertaan negaranya dalam Kerja Sama Trans Pasifik (TPP).

“Kalau batal, tidak ada pengaruhnya ke kita. Kalau TPP itu diteruskan, berarti kita ikut. Tetapi kalau tidak, ya kita seperti biasa saja,” ujar Jokowi, Kamis (24/11)

Hal tersebut diamini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang menilai, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) gagasan China bakal menjadi alternatif jika TPP kandas sebelum dimulai.

RCEP merupakan gagasan untuk mengintegrasikan perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean dengan enam negara mitra dagang diantaranya China, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia.

Enggar juga memastikan jika memang TPP dihentikan, maka negara yang tergabung di dalamnya pasti mencari alternatif lain. Seperti diketahui, ada 11 negara selain AS yang sudah menjadi anggota TPP yakni Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

"Iya bisa dibilang jika TPP batal RCEP akan menjadi primadona, tetapi juga dari negara-negara yang tergabung dalam TPP itu juga akan melihat atau mencari alternatif lain," ungkap Enggar.

Ia menjelaskan, rencana Indonesia untuk masuk dalam TPP pun sebenarnya masih dalam tahap kajian. Namun, kajian tersebut akan dilakukan secara komprehensif. Bukan hanya dari sisi untung dan rugi jika masuk TPP, tetapi juga melihat pasar perdagangan bebas lainnya.

"Apa yang sekarang kami lihat adalah dari sisi, kalau tidak dengan TPP, ajakan-ajakan lain seperti apa, misalnya ada dua hal sekaligus yang menjadi perhatian kami, selain TPP ada Brexit," papar Enggar.

Pilihan Redaksi PM Jepang: TPP Tidak Akan Berguna Tanpa AS Pemerintah Kaji Untung Rugi Gabung TPP Tanpa Amerika Serikat Jokowi Senang Setya Novanto Dekat dengan Donald Trump

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, TPP dalam 10 tahun ke depan akan memberikan kemudahan terhadap negara yang tergabung di dalamnya. Terutama yang berasal dari kawasan Asia seperti Vietnam dan Malaysia, sehingga secara otomatis akan membuat perubahan dalam dinamika perekonomian dan pelaku ekonomi utama dunia.

"Di kawasan Asia misalnya Vietnam dan Malaysia akan mendapatkan kemudahan akses, dan perubahan di AS akan mempengaruhi Asia yang seperti Jepang, Malaysia, dan Vietnam," ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menjelaskan, Presiden Jokowi masih menginginkan Indonesia masuk dalam TPP. Menurut Sri Mulyani, atasannya tersebut yakin Indonesia mampu mengoptimalkan pasar ekspor ke berbagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Bapak Presiden juga mengatakan Indonesia sangat mampu untuk bisa optimalisasi dari destinasi pasar ekspor yang selama ini pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Bangladesh. Mereka butuh barang kecil akan sangat penting, maka itu kita perlu konektivitas," papar Sri Mulyani. (gen)