Sri Mulyani Tak Mau Korupsi Dibiarkan Atas Nama Pertemanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai upaya mengingatkan teman atau rekan kerja dari tindakan menyimpang sangat sulit dilakukan di budaya Indonesia. Padahal, upaya ini penting untuk menjaga agar suatu intitusi, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Di Indonesia orang sering mengatakan, ‘Ah, sama teman sendiri jangan begitulah. Saya kan tahu kita masuk sama-sama di Direktorat Jenderal Pajak. Kita pernah susah sama-sama. Saya tahu latar belakang kamu,’” tutur Sri Mulyani saat melantik dua pejabat eselon II DJP di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Selasa (29/11).

“Selalu banyak sekali excuse (alasan) untuk menjadi alat bagi kita untuk tidak menghormati fungsi masing-masing,” tambahnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa ia tidak anti terhadap rasa pertemanan dan solidaritas selama tidak direfleksikan dengan cara yang salah. Misalnya, tetap menutup mulut jika mengetahui rekan kerja melakukan suatu pelanggaran.

“Saya ingin kultur Indonesia yang mengatakan silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas itu harus terus dijaga dan diperkuat. Namun, jangan diwujudkan di tempat yang salah,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Karena itu, Sri Mulyani secara khusus meminta Harry Gumelar sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan tanpa kompromi.

“Saya tahu itu tugas itu tidak mudah apalagi Anda (Harry) berasal dari dalam dan kenal semua pejabat pajak,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Tersangka Oknum Ditjen Pajak Akui Dijanjikan 'Fee' 10 Persen Lantik Dua Pejabat Pajak, Sri Mulyani 'Curhat' Kasus Suap Ditjen Pajak, Tempat Sri Mulyani Menaruh Asa Sekaligus Kecewa

Sri Mulyani mengungkapkan, Direktorat KITSDA dibentuk sekitar 10 tahun lalu, saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Direktorat ini dibentuk sebagai kontrol kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur DJP.

Dengan adanya direktorat ini, DJP diharapkan memiliki keinginan yang besar dan mekanisme untuk memperbaiki diri dari dalam.

“Menjadi suatu ironi kalau sesudah sepuluh tahun kita masih harus mengingatkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Harry meminta kerjasama dari seluruh aparatur DJP untuk bisa menjadikan DJP, instansi pemerintah yang lebih baik.

“Seorang Harry Gumelar tidak bisa menjadikan DJP itu menjadi baik. Artinya, harus seluruh komponen DJP dari mulai eselon satu, dua, tiga, empat, pelaksana membangun komitmen dengan baik,” ujarnya.