Menko Darmin Dorong Pemda Pangkas Tarif PBB dan BPHTB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memangkas tarif pajak daerah demi mengundang investasi di daerah. Dua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diyakini bisa menjadi insentif bagi investor.

"Akan keren sekali kalau ada daerah yang berani bilang 'kalau investasi di bidang ini masuk, paling tidak Rp1 triliun, Rp2 triliun atau berapa triliun kita bebaskan PBBnya atau kita beri diskon PBBnya," ungkap Darmin, Rabu (7/12).

Namun demikian, ia menyadari, dibutuhkan komitmen dari pemda dan kepala daerah untuk memberikan insentif tersebut. Pasalnya, pemangkasan tarif PBB dan BPHTB berpotensi menggerus pendapatan daerah.

Pilihan Redaksi Pemda Bisa Peroleh Hak Partisipasi 10% di Blok Migas DIPA 2017 Diserahkan, Jokowi Minta Kebut Serapan Anggaran IPA Usul Kepemilikan Pemda Terbatas Hanya di Blok Migas Baru

Tetapi, berkurangnya penerimaan dari PBB dan BPHTB dapat dikompensasi kalau ada investasi masuk yang memberikan efek domino pada perekonomian. Sebut saja, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi daerah.

"Bagaimanapun juga sangat diperlukan peranan pemda, peranan pimpinan pemda, untuk mengundang dan menggerakkan swasta dalam menjalankan perekonomian di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Darmin mengingatkan, pada tahun 2005 silam, pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan memberikan kewenangan daerah untuk memungut PPB dan BPHTB agar daerah bisa menggunakannnya sebagai instrumen dalam mengundang investasi ke daerah. Namun, ia belum melihat hal itu diimplementasikan.

"Sayang sekali, konsep dasar itu tidak pernah di-exercise (praktikkan). Tidak perlu secara luas, beberapa sektor saja," terangnya.

Ke depan, Darmin berharap, daerah bisa mengidentifikasi sektor ekonomi apa yang akan didorong dan merancang insentif tarif untuk mengundang investasi di sektor tersebut.