Pengelola Gudang Pangan Diminta Laporkan Stok ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan, pemerintah terus berupaya menjaga kecukupan persediaan sejumlah komoditas pangan demi menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok di penghujung 2016.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, hal ini dilakukan dengan memastikan seluruh gudang-gudang penyimpanan stok komoditas pangan yang terdaftar di instansinya. Sehingga pemerintah dapat mengetahui ketersediaan pasokan komoditas pangan.

"Berapa puluh ribu ton di masing-masing gudang kami catat semua. Kami turun ke semua provinsi juga karena Indonesia bukan Jakarta saja," ujar Enggar di kantornya, Jumat (23/12).

Berdasarkan catatan Kemendag, saat ini terdapat sebanyak 14.400 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, namun belum seluruhnya mendaftar ke Kemendag.

Di samping mendata jumlah gudang yang telah ada saat ini, Kemendag akan menyediakan penyewaan sejumlah gudang yang dimiliki oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI. Sebab sejumlah gudang PPI tak dimanfaatkan.

"Kita minta untuk sewakan agar dimanfaatkan untuk semua komoditas, dari PPI bisa untuk gudang beras. Sedangkan Bulog ada 150 gudang," jelas Enggar.

Pendataan gudang komoditas ini berfungsi untuk mengontrol ketersediaan pasokan komoditas sehingga tak ada lagi kesempatan pedagang besar maupun kecil untuk menahan pasokan komoditas dari pasaran atau melakukan penimbunan.

Imbasnya, harga komoditas pangan akan terkontrol karena adanya kepastian dan data yang valid dari jumlah pasokan komoditas, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri dan perayaan Hari Natal di mana permintaan akan komoditas pangan kian melonjak.

Pilihan Redaksi WTO Menangkan Gugatan AS dan New Zealand kepada Indonesia Kemendag Bakal Coret Cabai dari Daftar Harga Acuan Pemerintah Rombak Aturan Demi Impor Sapi Murah

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan, Mendag Enggar juga akan mempercepat akses dan pemanfaatan tol laut. Pasalnya, pemanfaatan tol laut dapat menghemat sekitar 30 persen dari biaya transportasi komoditas pangan.

"Kita membuat jalan tol laut dan menyiapkan kapal tapi tidak bisa instan. Tapi kita percepat, sudah ada progress yang luar biasa, ditambah dengan perdagangan antar pulau yang akan kita permanenkan," imbuh Enggar.

Adapun Enggar menyebutkan Pelni dan beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk turut bersinergi dengan Kemendag.

"Nanti supaya tercipta pula seperti gagasan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga," tutup Enggar. (gen)