"Tarif ini kan untuk lima tahun ke depan. Saya perkirakan bisa sampai sepuluh tahunlah untuk tarif yang baru ini," tutur Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Mariatul Aini kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/1).
Aini mengungkapkan, penyesuaian tarif penerbitan surat-surat kendaraan bermotor dilakukan secara berkala tetapi tidak setiap tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala itu, penyesuaian tarif dilakukan dengan menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri. Beleid ini menggantikan tarif lama yang sebelumnya diatur pada PP Nomor 31 Tahun 2004.
Jika dibandingkan dengan kenaikan tarif sebelumnya, besaran kenaikan tarif penerbitan surat kendaraan bermotor tahun ini memang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2004 tarif penerbitan STNK kendaraan roda 2/roda 3/ angkutan umum sebesar Rp25 ribu per penerbitan. Kemudian naik menjadi Rp50 ribu pada 2010, hingga akhirnya menjadi Rp100 ribu pada tahun ini.
Berikutnya, tarif penerbitan BPKB kendaraan roda 2/roda 3/ angkutan umum pada tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp75 ribu per penerbitan lalu naik menjadi Rp80 ribu pada 2010 dan melonjak tiga kali lipat menjadi Rp225 ribu per penerbitan mulai awal 2017.
Selain itu, fungsi PNBP juga diarahkan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang LLAJ di dalam negeri.
"Maka, PNBP digunakan untuk menyiapkan SDM yang profesional. Perlu ada pelatih dan pelatihan. Perlu adanya infrastruktur dan sistem-sistem serta untuk update dan upgrade sistem tadi. Ini juga bagian dari pelayanan prima," ujar Chrysnanda.