APBI Bela Perusahaan Batu Bara yang Belum Kantongi CnC

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI) menyebut, munculnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum memiliki sertifikasi Clean and Clear (CnC) bukan sepenuhnya salah pelaku usaha. Asosiasi menilai, dicabutnya IUP akibat tak memenuhi sertifikasi CnC sangat tidak adil karena hal tersebut kadang disebabkan oleh kelalaian pemerintah.

Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menceritakan, kewajiban sertifikasi CnC muncul setelah pemberlakuan otonomi daerah. Sejak saat itu, penerbitan IUP di bawah kendali Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun sayangnya, Hendra menyebut terjadi tumpang tindih antara perizinan yang sudah diberikan pemerintah pusat dengan Pemda. Sehingga, investor kerap kali merasa bingung ketika akan berinvestasi.

"Misalnya, pemerintah pusat memberi izin konsesi bagi PT A. Namun di atas lahan yang sama, Pemda memberikan izin bagi PT B. Jadi ini kan tumpang tindih, dan evaluasi sertifikasi CnC itu dibuat demi menyelesaikan hal tersebut. Jadi memang adanya CnC ini bukan kewajiban dasar perusahaan tambang," ujar Hendra kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/1).

Di sisi lain, lanjut Hendra, pengusaha selalu mengasumsikan bahwa lahan pertambangan yang akan ditempati belum digunakan oleh perusahaan lainnya. Sehingga, banyak perusahaan tambang yang tak terima jika IUP-nya dicabut gara-gara izin yang tumpang tindih ini.

Bahkan, tak jarang banyak perusahaan yang menggugat pemerintah akibat kelalaian ini. Baru-baru ini saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat adanya 20 gugatan kepada pemerintah gara-gara IUP-nya dicabut.

"Investor ini kan maunya itikad baik, mau menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan konsesi. Tapi kok IUP-nya malah dicabut? Padahal belum tentu salah investornya kan. Jika saja tak ada abuse wewenang Pemda, mungkin penerapan CnC ini tak usah dilakukan," terang Hendra.

Sinergi Pemerintah

Menurutnya, kewajiban CnC tidak akan terjadi jika pemerintah pusat dan daerah bisa melakukan sinkronisasi perizinan. Selain itu, ia berharap konsekuensi pencabutan IUP akibat tak memenuhi sertifikasi CnC bisa dipertimbangkan lagi.

Pilihan Redaksi KPK Temukan Kerugian Negara Rp26,2 Triliun di Sektor Minerba Jokowi Soroti Korupsi Tambang dan BUMN Tak Bersertifikat, 3 Ribu Izin Usaha Tambang Terancam Dicabut

"Karena CnC itu ibaratnya hanya kewajiban administratif saja," pungkas Hendra.

Sebelumnya, pemerintah telah menutup tenggat waktu evaluasi sertifikat CnC bagi IUP mineral dan batu bara pada tanggal 2 Januari 2017 lalu. Peraturan terkait evaluasi CnC sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 43 Tahun 2015.

Menurut data Kementerian ESDM, per 31 Desember 2016, jumlah perusahaan tambang yang telah memenuhi CNC berjumlah 6.444 IUP, atau 66,29 persen dari jumlah IUP yang ada saat ini sebanyak 9.721 IUP.

Dengan kata lain, terdapat 3.277 IUP yang berpotensi dicabut izin usahanya sesuai kewenangan Gubernur Pemda masing-masing daerah pada tahun ini.