"Kalau pemerintah terlalu banyak intervensi ikut cari pasokan justru harga cabai akan semakin menggila. Karena semua pihak berebut pasokan, ini perlu hati-hati," ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan telah menugaskan perusahaan pelat merah, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk ikut mendistribusikan pasokan cabai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum lagi, PPI juga diberi tugas untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar mendapatkan pasokan cabai berlebih dari sentra-sentra produksi cabai, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Belum lagi, ia menilai, PPI belum cukup mumpuni untuk ambil bagian dalam distribusi pasokan cabai. Pasalnya, PPI tak memiliki fasilitas dan tak berpengalaman dalam kondisi seperti ini.
"Ini seperti coba-coba, PPI ini tidak punya fasilitas untuk distribusi itu. Lebih baik pemerintah kerja sama dengan pengusaha atau pedagang saja," imbuh Dwi yang juga pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE).
Sedangkan langkah lain untuk mengamankan pasokan dalam negeri dengan melakukan impor cabai dari luar negeri disebut Dwi merupakan langkah yang harus dihindari pemerintah.
Sebab, saat pemerintah melakukan impor cabai saat ini, pasokan baru akan masuk setidaknya Februari dan Maret. Sementara, di bulan tersebut terjadi panen cabai petani sehingga justru akan membuat petani tercekik.
"Kalau baru ide impor sekarang justru mematikan petani. Jadi, pemerintah kalau mau benahi distribusi saja, rangkul produsen dan pedagang," terangnya.
Selain itu, Dwi juga mengkritik sikap pemerintah yang selalu kewalahan saat harga sudah teramat tinggi. Seharusnya, lanjutnya, pemerintah hadir jauh sebelum harga melesat terlalu jauh sehingga hal semacam ini tak terjadi.