PLN Diminta Segera Umumkan Pemenang Tender PLTGU Jawa 1

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) diminta untuk tidak menunda lagi pengumuman pemenang tender Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 berkapasitas 2 x 800 Megawatt (MW). Hal tersebut hanya akan menghambat pemerintah dalam mengejar target megaproyek 35 ribu MW demi memperbaiki rasio elektrifikasi di Indonesia

Pengamat Ketenagalistrikan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mencatat, PLN seharusnya sudah memiliki kontrak jual beli listrik setelah perusahaan setrum negara itu mendapatkan pemenang tender pada Oktober 2016 lalu.

Pilihan Redaksi ESDM Tetapkan Besaran Denda Bagi Perusahaan Listrik Swasta PLN Bakal Rilis Obligasi Global US$1,5 Miliar Bos PLN Bantah Dibilang Naikkan Tarif Listrik di Awal Januari

"Setelah pengumuman, seharusnya kontrak jual beli disepakati pada pertengahan Desember 2016 atau 45 hari setelah PLN mendapat pemenang tender. Ternyata jadwal tersebut tak dipenuhi PLN alias molor," kata Fahmi, dikutip Minggu (8/1).

Fahmi menyayangkan munculnya kabar bahwa manajemen PLN akan membatalkan pemenang tender pembangunan PLTGU Jawa 1 dan akan menunjuk langsung anak usahanya untuk menggarap proyek tersebut.

"Ini sangat tidak boleh dilakukan oleh PLN karena menyalahi prosedur," kata Fahmi.

Pada pertengahan Oktober tahun lalu, Senior Manager Public Relation PLN Agung Murdifi menuturkan tim evaluator tender PLTGU Jawa 1 telah merampungkan evaluasi teknis, administrasi, dan harga untuk proyek yang diperkirakan bernilai US$2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun.

"Dari semua aspek yang telah ditentukan oleh PLN, Konsorsium Pertamina - Marubeni Corporation - Sojitz Corporation diputuskan sebagai peringkat pertama peserta tender," ucap Agung kala itu.

Konsorsium Pertamina berhasil mengalahkan dua konsorsium lainnya, yaitu PT Adaro Energi Tbk bersama Sembawang Corporation dan konsorsium PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) bersama PT Rukun Raharja Tbk - Mitsubishi Corporation. Sementara konsorsium PT Medco Power Indonesia bersama Nebras Power dan Korea Electric Power Corporation sudah gagal dalam proses evaluasi teknis dan administrasi.

Sesuai prasyarat tender, PLN meminta perusahaan atau konsorsium pemenang untuk meneken perjanjian jual beli listrik dalam waktu 45 hari sejak pemenang diperoleh. Hal ini untuk memastikan bahwa jadwal Comercial Operation Date pada 2019 dapat terealisasi.

Menurut Fahmi, molornya pengumuman resmi dan pembuatan kontrak PLTGU Jawa 1 menunjukkan PLN tidak profesional.

Mundurnya kontrak, apalagi jika terjadi pembatalan pemenang tender, lanjut Fahmi,  tentu berpengaruh pada proyek 35 ribu MW yang dibebankan kepada PLN.

"Bahkan kalau direvisi jadi 22 ribu MW pun saya pesimis tercapai, kalau PLN mundur dan molor seperti sekarang," katanya.

Jika pembatalan kontrak sampai terjadi, ia menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

"KPK harus dari awal turun tangan agar bisa mengungkap apakah ada ketidakberesan," ucapnya.

(gen/tyo)