Jonan Bantah Akomodasi Perusahaan dalam Revisi Aturan Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, perubahan beleid mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang sedianya mengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tidak mengakomodasi kepentingan satu badan usaha tertentu.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, perubahan beleid ini disusun untuk meneruskan semangat terkait hilirisasi mineral yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Sehingga, ia berjanji jika peraturan ini tidak akan melanggar hukum yang dibuat.

"Ini bukan PP untuk mengakomodasi badan usaha tertentu. Pemerintah tidak pernah membuat peraturan yang menguntungkan satu badan usaha. Pemerintah akan mengikuti substansi UU Minerba dan tidak ada upaya untuk pelanggaran peraturan yang juga harus sesuai dengan perundangan," ujar Jonan di kantornya, Selasa (10/1) malam.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan enam poin pengarahan terkait revisi peraturan pertambangan minerba yang membuktikan bahwa revisi peraturan ini tidak ditujukan bagi satu badan usaha tertentu.

Menirukan ucapan bosnya, Jonan menyebut rambu yang pertama adalah bahwa semua kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jokowi juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara harus dipertimbangkan dan usaha pertambangan tetap memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Jangan sampai ada tambang mineral tutup yang menyebabkan kesempatan kerja berkurang," terang Jonan.

Di samping itu, usaha pertambangan harus memiliki dampak signifikan dan positif bagi daerah dan nasional. Jokowi, lanjut Jonan, juga ingin agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu investasi ke Indonesia. Namun di sisi lain, divestasi saham di dalam usaha pertambangan asing juga perlu dilakukan, kalau perlu maksimal sebesar 51 persen.

Pilihan Redaksi Asosiasi Bauksit Khawatir Pemerintah Tunduk Pada Freeport Besok, Pemerintah Putuskan Relaksasi Ekspor Mineral Divestasi Freeport, Jokowi Beri Sinyal Rombak Aturan

"Karena tidak mungkin semua investasi lapangan kerja dihasilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutur mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Seiring perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010, Jonan mengatakan bahwa akan ada enam kebijakan terkait pertambangan minerba yang dipertegas melalui PP atau Peraturan Menteri.

Ke-enam poin tersebut adalah kewajiban perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khsusus (IUPK), kewajiban divestasi, perpanjangan ekspor konsentrat dengan kewajiban bangun smelter, luas usaha, kewajiban penyerapan bijih kadar rendah dan sanksi jika kewajiban-kewajiban tersebut tak dilaksanakan.

"Kalau PP yang utama sudah selesai, maka Peraturan Menteri akan diselesaikan menyusul. Memang harus diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan makan satu dua hari kemudia. Makanya dalam minggu ini kami upayakan kelar semua," tegasnya.