Biar Sehat, Jokowi Suntik BPJS Kesehatan Rp6,8 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghalalkan pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp6,8 triliun. Caranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan PMN ke dalam Modal BPJS Kesehatan yang ditekennya pada 29 Desember 2016.

“Untuk menjaga kesinambungan program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS, pemerintah memandang perlu melakukan penambahan PMN,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (12/1).

Menurut payung hukum tersebut, PMN sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

“Nilai penambahan PMN yang dimaksud sebesar Rp6,82 triliun,” katanya.

September 2016 lalu, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menuturkan badan tempatnya bekerja mengalami kerugian akibat perilaku peserta yang tidak tertib membayar iuran.

Bayu menjelaskan, keputusan BPJS untuk langsung mencabut layanan kesehatan bagi peserta yang terlambat membayar iuran dengan alasan apapun adalah untuk membuat peserta lebih disiplin dalam membayar kewajibannya.

Pilihan Redaksi Dikeluhkan Warga soal BPJS, Ahok Sebut Banyak Kendala Tahun Depan Pemerintah Batasi Modal Asing di Bisnis Asuransi Jasa Raharja Salurkan Santunan pada Korban Zahro Express

“Kami ingin melakukan edukasi kepada masyarakat supaya lebih disiplin dan tidak membayar iuran pada waktu ketika sedang sakit saja. Tapi ketika sedang sehat malah tidak membayar," ujar Bayu, Rabu (14/9) lalu.

Bayu mengatakan ketidaksiplinan para peserta dalam membayar iuran memberikan dampak negatif bagi neraca keuangan BPJS Kesehatan. Dalam perjalanan program JKN-KIS selama ini Bayu menyebut peserta yang sudah menerima manfaat biasanya lepas dari tanggung jawabnya membayar iuran.

Sebagai contoh, dari catatan BPJS Kesehatan dari total kepesertaan anggota yang terdaftar, sebanyak 17,4 juta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri menyerap 30 persen manfaat pelayanan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Namun dari total 17,4 juta jiwa tersebut yang membayar iuran hanya 8 persen atau hanya Rp4 triliun.