Pemerintah Incar Bagi Hasil 57% dalam Skema 'Gross Split'

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan telah menentukan besaran bagi hasil produksi dasar dalam skema bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split yang mengganti skema sebelumnya, yaitu PSC Cost Recovery. Besaran bagi hasil akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang diharapkan terbit bulan ini juga.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan, rencananya, besaran based split untuk produksi minyak yang diterima pemerintah sebanyak 57 persen sesudah pajak. Sementara sisanya, 43 persen dikantongi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Adapun, untuk produksi gas, based split bagi pemerintah sesudah pajak dipatok sebesar 52 persen. Sedangkan, 48 persen sisanya menjadi hak KKKS. "Negara turun bagiannya, karena dulu kan biaya ditanggung kontraktor dan dikembalikan dalam cost recovery. Nilai saat ini kan 85 persen untuk pemerintah, dan 15 persen KKKS," tutur Djoko ditemui di Kementerian ESDM, Senin (16/1).

Pilihan Redaksi ESDM Segera Putuskan Nasib Blok Migas yang Mau Habis Kontrak SKK Migas Bernafsu Pecahkan Lagi Target Lifting di Tahun Ini Kontrak Bagi Hasil Blok East Natuna Urung Diteken Tahun Ini

Lebih lanjut ia mengatakan, based split ini bukanlah split final. Pasalnya, split dasar itu masih akan ditambah split sebagai insentif yang berkaitan dengan keekonomian lapangan (variable split). Besaran variable split yang paling besar rencananya ditentukan dari jenis dan juga kedalaman lapangan migas.

Apabila lapangan yang digarap adalah lapangan non-konvensional, maka KKKS akan memperoleh insentif berupa tambahan split sebesar 16 persen. Besaran yang sama juga akan berlaku jika KKKS menggarap lapangan yang memiliki kedalaman hingga 1.000 meter di bawah permukaan laut.

"Kami akan melihat risikonya. Semakin tinggi risikonya, tentu split-nya semakin besar," terang dia.

Selain kedua split itu, pemerintah juga akan menambah split yang berkaitan dengan kondisi eksternal (progressive split), yang utamanya dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Maka dari itu, pemberlakuan progressive split ini rencananya akan dipantau setiap bulannya.

Meski ada kemungkinan split tambahan ini berubah tiap bulannya, Djoko menjamin, hal ini tak akan mengganggu asumsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Justru dengan split yang dinamis per bulan, ia meyakini, penerimaan negara masih bisa terjaga.

"Justru dengan pengenaan split yang berdasarkan harga minyak, PNBP migas bisa terjaga. Kalau tidak diatur seperti ini, maka penerimaan negara juga turun ketika harga minyak turun. Sama seperti apa yang terjadi di tahun lalu," imbuhnya.

Aturan mengenai gross split ini akan segera terbit pekan ini, disamping karena alasan mengejar penandatanganan perpanjangan PSC blok Offshore North West Java (ONWJ) yang kontrak lamanya berakhir 17 Januari 2017.

"ONWJ besok kan kontraknya habis, berarti tanggal 18 harus kontrak baru. Tentu saja, kontrak itu menggunakan sistem gross split," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM akan mengganti sistem PSC dari cost recovery menjadi gross split dalam waktu dekat. Gross split sendiri adalah skema bagi hasil produksi migas, di mana split antara pemerintah dan KKKS dilakukan tepat setelah produksi migas bruto dihasilkan.

Sistem ini berbeda dengan PSC cost recovery, di mana split antara pemerintah dan KKKS akan dilakukan setelah produksi bruto dikurangi produksi tertentu dari sebuah blok migas (First Tranche Petroleum/FTP) dan pemulihan biaya produksi migas yang dikeluarkan KKKS (cost recovery).