Isu Rupiah Mirip Yuan, Peruri Bantah Rekrut Pekerja Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mengklaim tak pernah mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) dalam proses produksi uang rupiah.

Sebagai perusahaan pelat merah yang menerima mandat pencetakan uang rupiah dari negara, Peruri sangat menjaga kerahasiaan dan keamanan uang rupiah. Bahkan untuk menjaga keamanan tersebut Peruri hanya merekrut pekerja dalam negeri dengan demikian dalam konsep produksi tidak mengandung unsur negara asing di dalamnya.

"Tidak ada orang asing, dari level Direksi hingga level operator semuanya 100 persen Warga Negara Indonesia (WNI)," ujar Subandrio Direktur Teknik dan Produksi Peruri kepada CNNIndonesia.com di kawasan pabrik Peruri, Karawang, Rabu (18/1).

Berdasarkan data Peruri, jumlah karyawan organik hingga posisi akhir Desember 2016 sebanyak 2047 orang, terdiri dari 1725 pria dan 322 wanita. Adapun tingkat pendidikannya 2,68 persen S2, 19,88 persen S1, 5,86 persen D3 dan 71,5 persen sisanya SLTA ke bawah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 32 Tahun 2006, tugas utama Peruri adalah mencetak uang NKRI, dokumen keimigrasian (paspor), pita cukai, meterai dan buku pertanahan.

Direktur Utama Peruri Prasetio mengatakan, berdasarkan legalitas itu negara menetapkan Peruri sebagai objek vital nasional (OVN) yang harus dijaga keamanannya. Untuk mendapatkan sertifikasi sebagai OVN, Peruri pun harus melewati tahap due diligence yang panjang

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Rangkul BI Hadapi Laporan FPI Soal Logo Palu Arit Menko Darmin Tak Mau Campuri Urusan Palu Arit di Duit Baru Bantah Hoax, Peruri Jamin Rupiah 100 Persen Buatan Karawang

"Sehingga Peruri telah dikukuhkan melalui berbagai persyaratan bahwa Peruri sebagai objek vital nasional yang harus dijaga dengan keamanan yang tinggi agar bisa mencetak uang yang merupakan simbol kedaulatan negara," ujar Prasetio.

Prasetio juga menjelaskan, dalam proses produksi uang NKRI tahun emisi 2016, Peruri bekerja sama dengan Bank Indonesia. Hal pemilihan desain serta warna merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, termasuk soal sistem keamanan bermama rectoverso yang belakangan dituding oleh kelompok tertentu sebagai lambang palu arit.

"Itu semata-mata security saja jangan dipersepsikan yang lain, kita pokoknya menjunjung tinggi keamanan. Tentunya keberadaan itu harus dikonsultasikan dan disetujui BI," jelasnya.